Ridwan Kamil Minta Jokowi Kaji Ulang Ibu Kota Baru, Begini Konsep Idealnya

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 29 Agustus 2019 08:12
Ridwan Kamil Minta Jokowi Kaji Ulang Ibu Kota Baru, Begini Konsep Idealnya
"Jangan sampai kita sibuk dengan cara seperti itu, 50 tahun setelahnya mangkrak," kata Ridwan Kamil.

Dream - Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Saat bertemu Jokowi di kantor presiden, Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan bahwa rencana tersebut perlu dikaji ulang.

" Memberikan masukan soal ibu kota. Masukannya kalkulasinya, luas-luasan yang hasil pengalaman saya sebagai dosen perkotaan, asumsinya terlalu luas," kata Ridwan kamil, dikutip dari merdeka.com, Rabu 28 Agustus 2019.

" Harus dikaji ulang, jangan sampai menghasilkan kota yang terlalu luas, berorientasi mobil lagi," tambah pria yang beken dengan panggilan Kang Emil tersebut.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menerapkan konsep pembangunan seperti Washington DC, Amerika Serikat, yang luasnya hanya sekitar 17 ribu hektare dan dihuni 700 ribu penduduk.

Menurut dia, masyarakat di masa depan hanya perlu berjalan kaki untuk menuju suatu tempat. " Jangan dibalik. Jangan mendesain ibu kota baru yang mayoritas untuk mobil, untuk bangunan, tapi kemanusiaan, humaniatiknya tidak maksimal," kata tutur dia.

Kang Emil menambahkan, Jokowi merespons sarannya. Dia berharap presiden bernama lengkap Joko Widodo itu mendengar saran ini.

" Jangan sampai kita sibuk dengan cara seperti itu, 50 tahun setelahnya mangkrak. Saya mengingatkan saja agar kita merencanakan jauh lebih matang dan lebih baik. Masukan dari masyarakat juga diterima," kata Kang Emil.

1 dari 4 halaman

Pindah Ibu Kota, PNS Pusat Dapat Fasilitas Rumah?

Dream – Dengan anggaran Rp466 triliun, pemerintah berjanji menyediakan fasilitas terbaik di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah juga bakal memberikan fasilitas lengkap untuk Aparatur Sipil Negara yang ikut pindah ke ibu kota baru.

" Tidak ada negara di dunia ini yang mengambil kebijakan yang akan merugikan, apalagi menelantarkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, dikutip dari Merdeka.com, Rabu 28 Agustus 2019.

Menurut mantan Wakil Kepala Polri itu, sesuai penguumuman Presiden Joko Widodo, ibu kota baru didesain menjadi green city dan smart city.

" Jadi semua fasilitas akan tersedia," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.

2 dari 4 halaman

Disediakan Fasilitas Rumah

Menurut pria asli Makassar itu, fasilitas dasar, seperti perkantoran, rumah, pendidikan, kesehatan, sampai transportasi, akan disediakan oleh negara dalam jarak yang berdekatan, sehingga mempermudah pergerakan para penghuni kota.

" Justru di sana bisa efisien kalau ASN (PNS) pindah ke sana. Paling tidak kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan ngontrak-ngontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah," kata dia.

Para ASN juga tidak perlu susah-payah untuk berangkat dari rumah menuju ke kantor. Dengan konsep green city dan smart city, para ASN bahkan bisa berjalan kaki menuju kantor masing-masing.

" Cukup bersepeda, jalan kaki 500 meter, misalnya. Seperti, kita lihat di kota-kota seperti Canberra, Den Haag, yang terdekat Putrajaya (Malaysia)," kata dia.

Syafruddin menambahkan, ibu kota baru nantinya memiliki penduduk sekurang-kurangnya 180 ribu jiwa. Jumlah ini merupakan data seluruh ASN yang bertugas di kementerian/lembaga pusat dan akan ikut pindah ke ibu kota baru tersebut.

" Ada 180 ribu, itu tidak terlalu banyak. Itu (ibu kota baru) satu kabupaten di Indonesia. Jadi, jangan membayangkan DKI ini dipindahkan sekian juta orang, tidak. Hanya ASN yang bekerja di kementerian/lembaga di tingkat pusat," ujar Syafruddin.

3 dari 4 halaman

Begini Skema Pemberian Rumah

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi, siap memenuhi kebutuhan perumahan bagi ASN yang pindah ke ibu kota baru. Nantinya akan disediakan dua jenis hunian, yakni rumah dinas dan rumah umum.

Menurut dia, untuk rumah dinas nantinya tidak dapat dimiliki oleh ASN. Jika ASN ingin memiliki hunian pribadi, maka dapat membeli hunian yang disediakan pengembang.

" Saya katakan rumah dinas itu rumah negara. Tidak jadi milik. Yang milik itu rumah umum kalau mau beli nanti pengembang yang menyiapkan," kata Khalawi di Jakarta.

4 dari 4 halaman

Tunggu Konsep dari Bappenas

Khalawi menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR masih menunggu konsep makro dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengetahui kebutuhan rumah untuk ASN di ibu kota baru. Dia juga menunggu kepastian berapa jumlah PNS yang bakal hijrah ke ibu kota baru.

" Nanti arahannya saya tunggu dari Bappenas. dari pimpinan belum ada arahan. Kita akan menyiapkan pertama, dekat dengan tempat kerjanya. Contohnya dibangun asrama atau tempat tinggalnya. Untuk rumah umum akan kita petakan di sana. Tapi jumlahnya masih dalam analisis dan perhitungan," kata dia.

Khalawi menambahkan, nantinya rumah PNS akan dibangun dalam dua tipe, yakni model rumah susun (rusun) atau apartemen dan dalam bentuk landed house atau rumah tapak.

" Tentu beda tipe-tipenya. Untuk pejabat eselon II dan ASN lainnya itu vertikal. Untuk pejabat Kementerian dan Lembaga itu rumah dinas landed (rumah tapak atau landed house)," kata dia.

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone