Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Ilustrasi
Tak bisa pulang ke Tanah Air, mereka ditemukan Tim Khusus Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
Dream - Tim Khusus Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Timsusgakum Dirjen PHU) menemukan 63 jemaah umrah terjebak di Tanah Suci. Ke-63 jemaah itu diketahui tidak dapat kembali ke Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Haji dan Umrah (PHU) Muhajirin Yanis mengaku geram melihat kondisi ini. Terlebih, pemicu dari tak bisa kembalinya 63 jemaah umroh tersebut karena ulah biro travel penyelenggara umroh.
"63 jemaah umroh yang tak bisa kembali ke Tanah Air berasal dari travel tak berizin bernama PT Arroyan yang bekerjasama dengan travel berizin PT Citra Mulia," kata Yanis, Jumat, 8 Januari 2016.
Dalam informasi yang diterima Dream, biro travel tersebut menggunakan modus penipuan yang cukup lihai. Menurut Yanis, perusahaan memanfaatkan kelemahan jemaah umroh yang jauh dari informasi.
"Perusahaan travel itu mendekati jemaah umrah yang rata-rata dari pedesaan," ucap dia.
Melihat kondisi ini, tim Dirjen PHU mengambil langkah cepat dengan memanggil travel penyedia layanan umroh. Hasil yang dicapai, pihak travel akan memulangkan 63 jemaah secara bertahap.
"Kami telah memanggil travelnya untuk bertanggungjawab dan berkomitmen untuk segera memulangkan 63 jemaah umroh tersebut. Pihak travel berjanji akan memulangkan mereka secara bertahap,” ujar dia menerangkan.
Lebih lanjut lagi, Tim Dirjen PHU akan bekerjasama dengan pihak bandara di Indonesia untuk mengadakan pos pengawasan. Selain itu, kerjasama itu juga akan mengkaji biro perjalanan ilegal dalam daftar Dirjen PHU.
"Kami akan melakukan kajian bersama. Informasi pihak pengelola Bandara Soekarno Hatta, meminta kami untuk menempatkan posko umrah di sana," kata dia mengakhiri.