UU Haji Baru Disahkan, Komisi Pengawas Haji Dibubarkan?

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Minggu, 7 April 2019 12:00

Suasana Di Masdjid Nabawi (Foto: Shutterstock)

Wewenangnya diambil alih menteri agama.

Dream - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati pengesahan Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) pada akhir 28 Maret 2019. Undang-undang baru tersebut menjadi revisi dari payung hukum sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2008.

Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Samidin Nashir mempertanyakan Pasal 129 dalam UU PIHU. Dalam pasal itu dinyatakan KPHI dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 harus bubar setelah UU PIHU disahkan.

Tugas dan fungsi dari lembaga yang dibubarkan itu nantinya akan dijalankan oleh Menteri Agama.

" Dalam UU PIHU yang baru, kedudukan menteri agama adalah sebagai regulator, operator dan sekaligus kontrol serta evaluator penyelenggaraan ibadah haji," ujar Samidin di kantornya, Jakarta, Jumat, 5 April 2019.

Samidin mengatakan, jika tugas dan fungsi regulasi, operator dan evaluator itu dipegang oleh satu manajemen, akan menimbulkan peluang korupsi, penyalahgunaan wewenang serta maladministrasi.

" Peluang korupsi dengan penerapan UU PIHU ini demikian besar," ucap dia.

1 dari 1 halaman

Harus Diperkuat Bukan Dibubarkan

Petinggi Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi'an)

^{Pejabat Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi'an)}

Selain itu, lanjut dia, Pasal 129 UU PIHU ini bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, di mana tugas dan fungsi BP-DAU sudah dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sehingga, Menteri Agama tidak bisa mengambil alih.

Jika merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Lembaga seperti KPHI ini seharusnya diperkuat, bukan dibubarkan.

" Sungguh sangat ironis, di tengah kondisi negara yang darurat korupsi, justru lembaga pengawasan haji dibubarkan dan tugasnya diserahkan kepada pelaksana," kata dia.

Dia mengatakan, selama ini KPHI bekerja demi kepentingan masyarakat. Dalam pengawasannya, KPHI sudah memberikan 175 rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait peningkatan layanan haji, baik itu di sektor kesehatan, akomodasi, perlindungan, konsumsi, transportasi dan perlindungan.

" Rekomendasi tersebut sebagai besar dilaksanakan, sehingga dari tahun ke tahun indeks kepuasan jemaah haji tinggi berdasarkan survei BPS dan KPHI," ujar dia.(Sah)