Akan tetapi perlu diingat bahwa pengajuan HMP tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional.
DREAM.CO.ID - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah anggota yang mengajukan HMP berasal dari delapan fraksi di DPR. Angka tersebut dihitung berdasarkan dokumen usulan yang telah ditandatangani para anggota.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. dari 8 Fraksi yang ada," ujar Saan.
Dalam keterangannya, Saan juga memaparkan jumlah anggota dari masing-masing fraksi yang mendukung pengajuan HMP. Berikut rinciannya:
-
Fraksi PDIP: 14 orang
-
Fraksi Partai Golkar: 11 orang
-
Fraksi Gerindra: 11 orang
-
Fraksi NasDem: 19 orang
-
Fraksi PKB: 18 orang
-
Fraksi PKS: 28 orang
-
Fraksi PAN: 1 orang
-
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Dengan demikian, total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan tersebut.
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," ucap Saan.
Usulan HMP Berkaitan dengan Polemik Ijazah Gibran
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPR RI.
Ia menegaskan, usulan HMP berkaitan dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan sebagai salah satu persyaratan untuk menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya.
Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPR.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini menjadi perkembangan terbaru dari polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional.
