Hasil keuntungan bisa dipakai buat mensubsidi ongkos atau biaya-biaya haji sehingga bisa menjadi lebih murah.
Dream - Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memanfaatkan dana menganggur menjadi lebih produktif. Presiden ingin dana haji yang mencapai Rp 90 triliun bisa diinvestasikan.
Menurut Jokowi dana puluhan triliun tersebut bisa diinvestasikan sepanjang tidak untuk instrumen-instrumen yang memiliki risiko tinggi.
"Kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang," kata Jokowi usai melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Alokasi investasi yang bisa dimasuki BPKH misalnya proyek jalan tol yang sudah beroperasi dan mau dilepaskan kepemilikan. Lembaga baru ini juga bisa melirik investasi di sektor pelabuhan.
Dengan terbentuknya badan pengawas dan pelaksana BPKH, Jokowi berharap lembaga ini bisa belajar cara pengelolaan dana haji dari sudah dilakukan lembaga sejenis seperti Tabung Haji di Malaysia.
"Bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," katanya.
Dari hasil investasi tersebut, pemerintah berharap keuntungannya bisa digunakan untuk membantu mensubsidi ongkos haji atau biaya-biaya lain sehingga bisa lebih murah.
“Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain mengelola. Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak," katanya.
