Sebut Isu Daya Beli Politis, Jokowi Beri Jawaban Menohok

“Terserah percaya atau tidak, tapi angka ini saya peroleh," tegas Jokowi.

Dream – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai isu pelemahan daya beli masyarakat sengaja dihembuskan untuk kepentingan menjelang tahun politik 2019. Menghadapi serangan tersebut, Jokowi akhirny blak-blakan menjawab tudingan tersebut.

“ Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu, kok, membuat isu-isu untuk 2019. Ya sudah kita blak-blakan saja. Wong 2019 tinggal setahun,” kata dia di Jakarta, dalam acara “ Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri, dikutip dari setkab.go.id, Rabu 4 Oktober 2017.

Jokowi mengatakan daya beli masyarakat Indonesia tak turun. Yang terjadi adalah pergeseran perdagangan dari offline ke online dan banyak orang yang tidak melihatnya. Dia berkata jasa kurir naik 130 persen pada akhir September 2017.

“ Angka ini didapat dari mana? Ya, kami mengecek DHL, JNE, Kantor Pos (PT Pos Indonesia). Saya kan juga orang lapangan. Jangan ada yang membantah,” kata dia.

Mantan wali kota Solo ini juga membeberkan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencatat kenaikan 12,14 persen. Artinya ada peningkatan aktivitas ekonomi. Begitu pula dengan peningkatan penerimaan pajak dan industri.

“ Terserah percaya atau tidak, tapi angka ini saya peroleh. Kalau masih ada yang ngotot, ya, silakan maju. Gampang sekarang. Silakan maju, kita bicara atau nanti pas ketemu harinya saya atur,” kata dia.

Menyinggung banyaknya toko konvensional yang tutup, Jokowi mengakui ada toko yang tutup, tetapi sewa gudang meningkat. Jasa perusahaan di bidang sewa gudang ini naik 14,7 persen.

“ Artinya apa? Ada swifting pergeseran dari offline ke online. Di Tiongkok juga sama. Yang tutup sudah lebih dari 30 persen. Sama,” kata dia.

Jokowi mengatakan orang-orang juga turut menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk berjualan. Angka penjualan ini tak bisa dilacak dengan baik. Untuk bisa melacaknya, pemerintah menggunakan jasa kurir.(Sah)