Penerimaan Pajak Rendah, Menkeu `Bina' Pengemplang Pajak

Penerimaan pajak rendah, Menkeu Bambang akui banyak wajib pajak yang kurang bayar pajak dan banyaknya masyarakat yang belum menjadi wajib pajak.

Dream - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, penerimaan negara dari sektor pajak dalam tiga bulan pertama (Januari – Maret) tahun ini, baru mencapai Rp 170 triliun atau sekitar 13% dari total keseluruhan target 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.

Sebagai informasi, tahun lalu pada periode yang sama realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 188,5 triliun.

“ Kami lihat memang tiga bulan terakhir ini tidak sesuai harapan karena di bawah tahun lalu,” kata Bambang seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis, 9 April 2015.

Secara khusus Bambang menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi target dalam tiba bulan terakhir itu.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak itu, menurut Bambang, karena masalah kepatuhan wajib pajak (WP). Ia menyebut, banyak WP yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya.

Karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembinaan dan memperbaiki catatan pembayaran yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk wajib pajak yang sudah memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan secara teratur.

Bambang menambahkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengumumkan data WP Orang Pribadi yang masih kurang bayar dalam periode 5 tahun terakhir. Nantinya, WP diminta melunasi kewajibannya tetapi tanpa dikenakan denda.

“ April ini Ditjen Pajak mengeluarkan data. Misalnya kamu kurang sekian sebenarnya selama 5 tahun,” jelas Bambang.

Untuk yang belum memiliki NPWP, Dirtjen Pajak akan melakukan  eksentifikasi, sehingga yang selama ini belum bayar sama sekali, nanti harus membayar, dan tentunya melihat aktivitas mereka selama lima tahun terakhir.

Bambang menegaskan, pihaknya akan tetap mengupayakan tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.