Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Netizen Mengkritik Kebijakan Pemotongan THR Dan Gaji Ke-13 PNS. (Foto: Shutterstock)
Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemotngan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS serta TNI dan Polri dilakukan untuk membantu penanganan Covid-19 di Tanah Air.
“ Kita mengambil tukin dari THR dan gaji ke-13. ASN, TNI/Polri dan ASND semua masih mendapatkan THR dan gaji ke-13 tapi hanya dari gaji pokok,” kata Sri Mulyani dikutip dari Liputan6.com, Selasa 13 Juli 2021.
Sri Mulyani menjelaskan langkah pemotongan THR dan gaji ke-13 ini merupakan bagian dari kebijakan refocusing anggaran kedua yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan Menkeu mengakui sempat ada protes dari kalangan ASN karena kebijakan pemotongan tunjangan kinerja tersebut.
" Dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat kita. Total Rp 12,1 triliun kita ambil dalam rangka Covid-19 ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Refocusing pertama sudah dilakukan pada Februari 2021 dimana pemerintah mengalihkan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 19,1 triliun dan transfer dana ke daerah serta dana desa (TKDD) sebesar Rp 15 triliun.
Kini pemerintah berencana melakukan refocusing anggaran yang ketiga untuk mengantisipasi ancaman penyebaran Covid-19 varian Delta.
" Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp 26 triliun plus another Rp 5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan Covid-19," ujar bendahara negara.
Kebijakan pemotongan tunjangan PNS ini menuai protes dari warganet yang melihat informasi tersebut dari akun Instagram @top_world.id. Kebanyakan netizen heran dengan langkah pemerintah yang tidak memilih cara lain, salah satunya memotong tunjangan dari pejabat.
“ Potong gaji pejabat kapan?” tulis @gwythi.
“ Gaji DPR, DPRD, bupati, gubernur, menteri, potong 50 persen tu nutup,” tulis @ijalmupex.
“ Kenapa nggak gaji presiden dan wapres dulu? Gaji menteri, komisaris, dan lain-lain? Soalnya kalau PNS ngak semuanya gajinya besar. Contohnya ibuku. Gaji cuma Rp2,5 juta belum dipotong ini itu,” tulis @az_alkahfi.
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya