Aktivis Klaim Wanita Uighur Dipaksa Menikah Dengan Pria Etnis Han

Reporter : Maulana Kautsar
Senin, 23 Desember 2019 17:00
Aktivis Klaim Wanita Uighur Dipaksa Menikah Dengan Pria Etnis Han
Pernikahan tersebut diklaim tidak dapat ditolak.

Dream - Kaum hawa Uighur diklaim turut mendapat tekanan dari Pemerintah China. Dijanjikan mendapatkan uang, tempat tinggal, dan pekerjaan, otoritas memaksa para wanita Uighur menikah dengan pria etnis Han. 

Klain tersebut diungkapkan oleh Rushan Abbas. Selama ini, Rushan dikenal sebagai akvitis yang membela hak-hak etnis Uighur yang telah dilanggar Pemerintah China. 

" Ini pemerkosaan massal," kata Abbas kepada news.com.audiakses Senin 23 Desember 2019.

Rushan mengatakan para wanita tidak dapat menolak paksaan tersebut. Alasannya, mereka ingin dipandang bukan ekstrimis dengan menjadi istri etnis Han yang kebanyakan ateis.

“ (Orang China Han) telah memperkosa wanita Uighur atas nama pernikahan selama bertahun-tahun. Butuh lebih dari setahun bagi media untuk memberitakannya,” ucap dia.

Sementara, Pemerintah China mengklaim pernikahan tersebut merupakan bagian dari program untuk mempromosikan persatuan. Program tersebut memungkinkan para pejabat memantau orang-orang Uighur yang telah sudah beberapa dekade hidup di bawah pengawasan semakin ketat.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah mengecam program tersebut.

1 dari 6 halaman

Promosi Persatuan Etnis

Sementara itu, seorang pejabat China mengatakan kepada Radio Free Asia, tujuan dari program ini untuk " membantu mengatasi masalah ideologi pada keluarga dengan membawa ide-ide baru mereka berbicara kepada mereka tentang kehidupan, di mana pada waktu itu mereka mengembangkan perasaan satu sama lain."

Rashan secara tegas menyebut program ini bohong. " Banyak aborsi paksa. Ini adalah pemerkosaan massal yang disamarkan sebagai 'pernikahan'. Gadis-gadis Uighur dipaksa menikahi pria Cina Han dengan kepuasan pemerintah,” ucap dia.

Pada November 2019, media barat melaporkan mengenai keberadaan pria etnis Han untuk memantau rumah-rumah wanita Uighur yang suaminya ditahan di kamp-kamp penjara.

Laporan itu keluar setelah seorang pejabat China yang tidak dikenal memberikan wawancara dan mengkonfirmasi program tersebut. Tapi, dia menyangkal ada sesuatu yang menyeramkan tentang hal itu. 

Pemerintah China menyebut program ini dirancang untuk " mempromosikan persatuan etnis" .

2 dari 6 halaman

Soal Muslim Uighur di China, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Dream - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tidak diam mengenai isu Muslim Uighur yang mengalami kekejaman dari China. Indonesia tetap akan menempuh jalur diplomasi seperti selama ini dijalankan untuk menyelesaikan persoalan.

" Itu Bu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak sejak dulu, kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud, dikutip dari Liputan6.com.

Mahfud mengatakan, umat Islam di China tidak hanya etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang. Ada juga Muslim yang tinggal di kota-kota lain di China, seperti Beijing, dan mereka aman.

" Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu," kata Mahfud.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan yang menyatakan ada kekerasan sistematis yang dilakukan otoritas China kepada Muslim Uighur. Dia pun mempersilakan masyarakat Indonesia datang ke Xinjiang untuk melihat secara pasti situasi yang sedang terjadi.

" Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

3 dari 6 halaman

Dubes China: Silakan Datang dan Beribadah Bersama Masyarakat Uighur

Dream - Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan mengenai intimidasi dan kekerasan negaranya terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

" Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat Muslim Uighur," ucap Xiao Qian, Rabu 18 Desember 2019.

Menurut dia, persoalan etnis Uighur di Xinjiang seperti masalah yang dihadapi banyak negara saat ini. " Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," tambah dia.

Belakangan, persoalan Muslim Uighur memang menjadi sorotan. Banyak media yang menyebut pemerintah China melakukan tindakan represif kepada etnis Uighur. Kabar tersebut juga merebak di media sosial.

Pada kesempatan itu pula, Xiao Qian, yang bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan, mengenai komitmen China terhadap ekonomi China dan Indonesia. Dia menyebut, China terus menguatkan dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia.

Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen negaranya pada kerja sama ekonomi China dan Indonesia. China terus menguatkan dan memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia.

4 dari 6 halaman

Kerja sama Ekonomi

Investasi China di Indonesia saat ini sebesar 3,3 miliar dolar US, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.

Sementara, Moeldoko mengatakan bahwa masalah etnis Uighur di Xinjiang merupakan urusan internal China. Dia menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah sulit menghadapi serangan hoaks.

Menanggapi hubungan kerja sama ekonomi, Moeldoko menyampaikan kritiknya tentang relokasi 33 perusahaan China.

" Mengapa tidak satu pun yang relokasinya di Indonesia,” kata Moeldoko.

Dia berharap kerja sama kedua negara tidak hanya di bidang selain perdagangan dan investasi. Kerjasama harus diperluas di bidang militer, serta industri perikanan dan kelautan.

Sumber: Liputan6.com

5 dari 6 halaman

NU: Tak Ada Suap Soal Isu Muslim Uighur

Dream - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, membantah tuduhan media asing. Tuduhan itu menyebut NU menerima suap dari Pemerintah China agar bungkam atas isu kemanusiaan yang dialami Muslim Uighur.

" Pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada aliran dana apapun bentuknya terkait dengan isu muslim Uighur," ujar Helmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Desember 2019.

Tuduhan tersebut bermula dari artikel media berbasis di Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ). Dalam laporannya, WSJ menuding tiga ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima suap dari China.

Helmy berujar NU merupakan organisasi keagamaan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

" Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak terikat dan tidak bisa didekte oleh pihak manapun," kata dia.

6 dari 6 halaman

NU Menolak Segala Bentuk Kekerasan

Helmy juga menegaskan NU memiliki sikap selalu menentang segala bentuk kekerasan. Terlebih, kekerasan itu dilakukan terhadap umat Islam.

" Prinsipnya adalah menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang mencederai kemanusiaan," ucap dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga telah menyatakan sikap terkait masalah ini. Dalam konferensi pers yang digelar Senin siang, Muhammadiyah meminta WSJ untuk meminta maaf terkait artikel mengenai nasib umat Islam Uighur.

" Kami minta klarifikasi dari wartawan tersebut dari mana sumbernya agar beliau menjelaskan, karena kalau tanpa memberikan sumbernya itu namanya provokasi dan tuduhan. Kalau memang sumbernya ada, siapa?" kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Muhyiddin Junaidi. (Beq)

Beri Komentar