Pemerintahan Muhyidin Yassin terguling?
Dream - Tensi politik Malaysia kembali memanas setelah pemimpin partai oposisi, Anwar Ibrahim, mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. Ini menjadi sinyalemen penggulingan Muhyiddin Yassin dari jabatan Perdana Menteri.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu mengklaim mendapat banyak dukungan namun dia tidak menyebutkan berapa jumlah dukungan tersebut.
"Secara meyakinkan, kami memiliki suara mayoritas yang kuat dan tangguh," ujar Anwar dalam konferensi pers pada Rabu, 23 September 2020.
"Kami tidak membicarakan empat atau lima (mayoritas), kami bicara lebih banyak daripada itu," ucap dia melanjutkan.
Ketika ditanya apakah Anwar memiliki sedikitnya dua per tiga suara, secara singkat dia menjawab, "Ya."
1 dari 2 halaman
Bertemu Raja Malaysia, Mohon Mandat
Anwar mengatakan seharusnya dia bertemu dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin A Mustafa Billah Shah pada Selasa. Tetapi, pertemuan tersebut harus ditunda karena Raja sedang dirawat di Institut Jantung Nasional.
Anwar mengaku sudah berkomunikasi dengan Raja Malaysia lewat telepon. Dia pun mendoakan agar Sang Agung segera pulih.
"Dengan dukungan yang jelas dan tak terbantahkan serta mayoritas di belakang saya, pemerintahan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah jatuh," kata Anwar.
Anwar juga mengatakan akan menghadap Raja Malaysia ketika sudah sembuh. Dia juga akan menjelaskan banyak hal kepada Raja, termasuk informasi mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya.
2 dari 2 halaman
Mahathir Muhammad Bergabung?
Anwar baru akan memberikan keterangan lebih rinci mengenai jumlah dukungan dan dari mana saja usai bertemu dengan raja. Terkait apakah eks PM Mahathir Muhammad juga menyatakan dukungan, Anwar menjawab belum.
"Dia mungkin memutuskan nanti," kata Anwar.
Anwar menampik pengumuman tersebut sebagai langkah untuk membentuk pemerintahan belakang pintu. Dia menegaskan pemerintahan yang dia bentuk berdasarkan amanah dan dukungan.
"Mereka yang memutuskan untuk bergabung akan menghormati pemerintahan yang baik, anti korupsi, supremasi hukum, termasuk semua ras dan agama," kata dia.
Dia juga menegaskan tidak akan membuka ruang kompromi terhadap semua pelanggaran. Dia juga menyatakan mereka yang berkhianat pada PKR tidak akan ada dalam daftar kabinet.
(Sumber: The Star Online)
