Alasan di Balik Kerajaan Saudi Hapus Visa Umroh Progresif

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 11 September 2019 13:00
Alasan di Balik Kerajaan Saudi Hapus Visa Umroh Progresif
Kebijakannya bukan mengurangi visa progressif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progressif.

Dream - Pemerintah Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi, Sulaiman Al-Massaath secara resmi mencabut aturan biaya pembuatan visa umroh progresif. Kabar tersebut dibenarkan oleh Konjen RI di Jeddah, Mohamad Hery Saripudi.

" Terkait visa progressif, sore ini kami terima konfirmasi bahwa ada dekrit raja yang membatalkan. Jadi biayanya flat. Yang dua ribu dihilangkan," ujar Heru dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu 11 September 2019.

Heru mengatakan, kerajaan Arab Saudi memutuskan menghilangkan kebijakan visa umroh progresif untuk mewujudkan target jemaah umroh sebanyak 30 juta orang pada 2030.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Endang Djumali menambahkan pada 2020 mendatang, Arab Saudi menargetkan jemaah umroh yang akan datang dari seluruh dunia mencapai 10 juta orang.

" Pemerintah Saudi ingin mendiversifikasi ekonominya dari berbagai economic resources, termasuk umrah," kata Endang.

Endang menjelaskan, biaya pembuatan visa umroh progresif yang sebelumnya ditetapkan sebesar 2 ribu riyal atau setara Rp7,6 juta, kini sudah ditiadakan.

Sebagai gantinya, Pemerintah Saudi menerbitkan aturan baru mengenai pemberlakuan biaya viasa umroh dalam bentuk Goverment Fee sebesar 300 riyal.

Biaya ini berlaku untuk setiap pengajuan visa umrah, baik yang pertama maupun kali kedua dan seterusnya.

" Jadi, kebijakannya bukan mengurangi visa progressif dari SAR2000 menjadi SAR300, tapi mencabut aturan visa progressif dan menerbitkan ketentuan baru biaya pengajuan visa umrah dengan Government Fee sebesar SAR300," ujar dia.(Sah)

1 dari 5 halaman

Biaya Visa Umroh dan Haji Progresif Diturunkan, Alhamdulillah

Dream - Pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya visa umroh dan haji progresif. Visa ini diberlakukan bagi jemaah yang menjalankan umroh atau haji lebih dari satu kali.

Konsul Haji Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Endang Djumali mengatakan, kebijakan visa progresif diberlakukan Saudi untuk jemaah umroh mulai 2016.

Untuk haji, visa progresif mulai berlaku pada 2018. Saat itu, tarif yang ditetapkan sebesar 2.000 riyal, setara dengan Rp7,6 juta.

" Keputusan terbaru adalah pengurangan nominal visa progresif dari SAR2.000 menjadi SAR300 (setara Rp1,1 juta) bagi mereka yang mengulangi atau berulangkali umroh, begitu juta dengan visa haji progresif," ujar Endang dikutip dari Kemenag, Selasa 10 September 2019.

Turunnya biaya visa progresif ini diharapkan mampu meringankan jemaah yang ingin menunaikan ibadah umroh atau haji kembali.

Endang berujar, Saudi menetapkan visa progresif berdasarkan data dari e-Hajj milik mereka. Dalam sistem itu terdapat data para jemaah yang telah melaksanakan umroh atau haji dari seluruh dunia.

2 dari 5 halaman

Saudi Batal Wajibkan Rekam Biometrik untuk Visa Haji dan Umroh

Dream - Arab Saudi merevisi kebijakan pemberlakuan rekam biometrik sebagai visa haji dan umroh. Dalam kebijakan barunya, Saudi menyatakan rekam biometrik tidak menjadi syarat terbitnya visa.

Hal itu tertuang dalam pengumuman Bagian Konsuler Kedutaan Besar Saudi untuk Indonesia. Dalam pengumuman itu, Kerajaan Saudi telah menerbitkan Keputusan Nomor 43313 tanggal 4 Syaban 1440 H (9 April 2019 M) yang menyatakan tidak diwajibkannya rekam biometrik untuk proses penerbitan visa haji dan umroh.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Nizar, membenarkan adanya kebijakan baru Saudi tersebut.

" Saya sudah mengonfirmasi dan pengumuman itu benar adanya," ujar Nizar, dikutip dari Kemenag.go.id, Rabu 24 April 2019.

Nizar mengatakan, Kemenag segera menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

" Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air," kata dia.

Sementara, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhajirin Yanis, mengatakan, meski terdapat kebijakan baru, perekaman biometrik melalui VFS Tasheel tetap berjalan. Tetapi, layanan tersebut untuk sementara dipakai di daerah yang aksesnya mudah.

" Untuk jemaah dari wilayah-wilayah kepulauan yang jaraknya jauh, perekaman akan dilakukan saat tiba di Madinah dan Jeddah," kata Muhajirin.

Sejauh ini, sudah ada 152 ribu calon jemaah haji yang melakukan rekam biometrik. Jumlah tersebut berdasarkan data yang masuk pada Selasa sore, 23 April 2019.

" Alhamdulillah, proses berjalan lancar. Sudah 65 persen jemaah haji Indonesia yang melakukan rekam biometrik," kata Kasubdit Penyiapan Dokumen Haji Reguler, Nasrullah Jassam.

3 dari 5 halaman

Alhamdulillah, Jemaah Indonesia Bisa Cetak Visa Haji Mandiri

Dream - Muslim Indonesia yang akan berangkat haji akan semakin dimudahkan. Saat ini, para calon jemaah hai sudha dapat mencetak visa haji secara mandiri.

Kasi Pemvisaan Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Kementerian Agama, Akhmad Jauhari, mengatakan layanan visa mandiri dapat diakses melalui laman http://visa.mofa.gov.sa. Caranya, jemaah tinggal memasukkan nomor paspor atau nama depan mereka sesuai tertulis dalam paspor.

Usai input data tersebut sukses, jemaah yang visanya telah disetujui dapat mengakses dokumen visa haji dalam format digital.

" Di-print berapapun resmi karena yang diperiksa bukan fisik, tetapi catatan data di sistem komputer,” kata Jauhari di kantor Kemenag.

Menurut Jauhari, proses ini sangat membantu para jemaah untuk mengetahui proses visa haji mereka. Selain itu, fasilitas mencetak secara mandiri juga bisa menghindarkan kehilangan dokumen.

Sejauh ini, kata Jauhari, belum ada kendala berarti dalam proses pengajuan visa haji ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Tetapi, ditemukan beberapa kasus seperti beda ejaan nama dalam paspor antara jemaah satu dengan yang lain.

Masalah ini bisa diselesaikan dengan menghadirkan jemaah dan mendatangkan saksi-saksi untuk identitas.

Selain itu, ada pula persoalan jenis paspor. Jauhari menyebut kebanyakan paspor terbitan lama tak bisa terbaca sistem pemindaian e-hajj. Sementara itu petugas di Kemenag tak difasilitasi pengisian data manual.

" Solusinya, ketika ada paspor yang tak bisa dibaca sistem kita konfirmasi ke operator sistem e-hajj di Jeddah untuk menginput data manual," kata Jauhari.

Hingga Selasa, 3 Juli 2018, Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Ditjen Kemenag mencatat sebanyak 8.861 visa haji telah diterbitkan pihak Saudi. Sementara dokumen yang sudah diterima sebanyak 163.236 dari 221 ribu total kuota jamaah haji Indonesia.

Sedangkan dokumen yang sudah masuk tahap pengelompokan sebanyak 139.248 dari yang telah diverifikasi sebanyak 142.683 pengajuan.

(Sah)

4 dari 5 halaman

Saudi Berlakukan Denda Pembatalan Visa Haji

Dream - Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi memberlakukan denda pembatalan visa haji. Kebijakan ini berlaku mulai musim haji tahun 1438 Hijriah atau 2017 Masehi.

Kementerian menekankan pembatalan dapat terjadi baik sebelum maupun sesudah pembayaran. Jika sebelum pembayaran, denda pembatalan visa dibebankan kepada agen haji. Sementara jika pembatalan terjadi setelah pembayaran, maka beban denda dikenakan kepada agen haji dan jemaah secara langsung.

Terkait besaran denda, Kementerian Haji Saudi menetapkan jumlah disesuaikan dengan waktu pembatalan Jika visa dibatalkan dalam waktu sebelum tanggal 25 Dzulqadah hingga 1 Dzulhijjah dikenakan denda sebesar 25 riyal Saudi, setara Rp90 ribu ditambah biaya transfer bank sebesar 5 riyal, setara Rp18 ribu.

Tetapi jika pembatalan visa terjadi dalam rentang waktu 25 Dzulqadah hingga 1 Dzulhijjah, maka besaran denda mencapai 50 riyal Saudi, setara Rp178 ribu ditambah biaya transfer bank 5 riyal.

Tetapi, denda tersebut tidak akan dikenakan jika pengajuan visa haji ditolak oleh Kementerian Luar Negeri.

(Sah/Sumber: alarabiya.net)

5 dari 5 halaman

Layanan Visa Haji, RI-Saudi Sepakat Sistem `Satu Pintu`

Dream - Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi berusaha menjalin sinergisitas dalam layanan penerbitan visa haji serta umroh.

“ Kemenag dan Arab Saudi memiliki keinginan yang sama untuk memperkuat pelayanan jamaah haji dan umrah ke depan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis, 22 Februari 2018.

Hal ini menjadi pembicaraan antara Lukman bersama Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed Abdullah Al-Shuaibi. 

Lukman mengatakan, Osamah ingin agar proses pembuatan visa jemaah haji dan umroh dapat berjalan efektif dengan sistem satu pintu. Lukman pun menilai tawaran itu sangat positif karena pengawasan menjadi lebih efektif, efisien dan mudah.

“ Teknisnya bisa dikerjasamakan, kami setuju dan sepakat dalam pembenahan pengurusan visa ini,” kata Lukman.

Ssistem satu pintu itu nantinya juga diperuntukkan bagi layanan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sistem itu bakal disusun bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. 

“ Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap dia.

Untuk menindaklanjuti pembicaraan itu, Lukman bakal mengutus tim ke Saudi. Mereka akan membicarakan langkah berikutnya terkait usulan pengelolaan visa dari Dubes Saudi.

“ Prinsipnya tentu Pemerintah Indonesia tetap menghormati dan akan ikut aturan yang digariskan oleh Saudi Arabia,” ujar dia. (ism) 

Beri Komentar
ANGRY BIRDS 2, Animasi Lucu dengan Pesan Tersembunyi - Wawancara Eksklusif Produser John Cohen