Usul 6 Poin Operasional Haji 2020, RI Minta Biaya Visa Ditunda

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 3 Desember 2019 18:02
Usul 6 Poin Operasional Haji 2020, RI Minta Biaya Visa Ditunda
Ada sejumlah program yang belum siap dilakukan pemerintah Indonesia.

Dream - Selain perbaikan fasilitas di Mina, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan enam poin perbaikan penyelenggaran ibadah haji ke pemerintah Arab Saudi.

Usulan perbaikan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 antara Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis mengatakan, salah satu usulan yang muncul yaitu penundaan biaya penerbitan visa jemaah haji Indonesia.

 Kondisi tenda-tenda Mina

Kondisi tenda-tenda Mina

Sri Ilham mengatakan, pada pelaksanaan ibadah haji 2020, jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar 300 riyal, setara Rp1,1 juta.

Kebijakan ini terasa berat karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.

“ Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tahun ini,” kata Sri Ilham, dalam keterangan resminya, Selasa, 3 Desember 2019.

1 dari 5 halaman

Usul Cabut Aturan Gelang Barcode

Sri Ilham mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerapkan kebijakan jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air.

Padahal, pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

“ Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujar dia.

Permintaan lain yaitu layanan fast track untuk 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 2018. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji.

“ Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.

 

2 dari 5 halaman

Jarak Pemondokan di Mina Terlalu Jauh

Sri Ilham mengatakan, sejak 2020, maskapai Arab Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari, dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.

Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan. “ Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” kata Sri Ilham.

Permintaan lain yaitu penempatan jemaah di Armina berdasarkan zonasi di Mekah sejak 2019. Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Mekah. Penempatan dengan sistem zonasi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina.

“ Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.

Sri Ilham juga menyoroti transportasi jemaah di Mina. Setiap tahun, kata Sri Ilham, selalu saja ada jemaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 kilometer dari tempat lempar jumrah.

Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan. “ Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke jamarat,” kata dia.

3 dari 5 halaman

Kemenag Usul Biaya Haji 2020 Sebesar Rp35,2 Juta

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 sebesar Rp35.235.602 juta. Dengan usulan tersebut, biaya haji selama dua tahun terakhir tak mengalami perubahan. 

Usulan BPIH 2019 sebesar Rp35,2 juta tersebut disampaikan dalam rapat pembentukan panitia kerja (Panja), BPIH bersama Komisi VIII DPR.

" Pemerintah mengusulkan rata-rata besaran BPIH sebesar Rp35.235.602," ujar Fachrul di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

Dengan usulan tersebut, Fachrul merinci ongkos pesawat pulang pergi Arab-Saudi sebesar Rp28 juta. Biaya tersebut lebih kecil dibanding tahun lalu yang ditetapkan sebesar Rp29 juta.

Sementara, untuk uang saku atau living cost yang diberikan kepada jemaah diusulkan sebesar Rp5.680.005, atau tidak mengalami perubahan dibanding haji 2019.

4 dari 5 halaman

Pembuatan Visa Progesif

 Rapat kerja BPIH 2020 (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)Rapat kerja BPIH 2020 (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an) © Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an

Rapat kerja BPIH 2020 (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)

Fachrul menjelaskan mengenai adanya biasa visa sebesar Rp1.136.000. Meski demikian, Fachrul sempat meminta Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia untuk menghapus kebijakan tersebut.

" Yang baik mudah-mudahan nanti pada saat kami ketemu di Saudi Arabia, itu bisa direalisasi. Kalau bisa, berarti biaya (visa) ini akan hilang," kata dia.

Sementara, kata dia, biaya pembuatan visa progresif atau visa untuk jemaah yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali, akan dikenakan biaya sebesar 2.000 riyal Saudi atau sekitar Rp6 juta.

Lebih lanjut, Fachrul mengatakan, pemerintah juga mengusulkan pengeluaran nilai manfaat sebesar Rp8.06 triliun untuk optimalisasi BPIH Rp37.923.162 per jemaah.

" Untuk komponen pembiayaan biaya haji jumlah keseluruhan menjadi Rp7.870.000.000.000 sehingga jumlah keseluruhan sebagaimana yang saya sampaikan (Rp35 juta)" ujar dia.

5 dari 5 halaman

Akan Dibahas DPR

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan, usulan tersebut nantinya akan dibahas dalam Panja BPIH pada rapat selanjutnya.

" Sementara untuk dana perjalanan haji sebesar Rp35 juta. Selanjutnya kita akan bacakan anggota panja biaya penyelenggaraan haji dari komisi VIII," kata Yandri.

Yandri berujar, Ketua Panja BPIH ini akan dipimpin oleh Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Beri Komentar
Cara Samuel Rizal Terapkan Hidup Sehat Pada Anak