Isolasi ini diterapkan menyusul bentrokan warga Palestina dengan tentara Israel sejak dua pekan terakhir.
Dream - Otoritas Israel memerintahan polisi untuk mengisolasi kawasan Palestina di Yerusalem Timur. Isolasi ini diberlakukan pada Rabu dan mengerahkan sejumlah tentara di jalan utama untuk menangani serentetan bentrokan yang terjadi sepanjang Israel, Al Quds, serta kawasan pendudukan Tepi Barat.
Pada pertemuan kabinet keamanan yang berakhir dini hari, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana mencabut hak residensi Palestina dengan alasan mencegah tindakan terorisme. Kebijakan itu akan dijalankan dengan merubuhkan rumah-rumah milik para penyerang militer Israel.
Tujuh warga Israel dan 30 warga Palestina termasuk anak-anak tewas dalam bentrokan yang terjadi selama dua pekan terakhir, meliputi penusukan, penembakan, serangan mobil, dan kekerasan atas nama keamanan yang mengingatkan kembali kenangan masa lalu yang dialami warga Palestina.
Terdapat beberapa sebab pemicu bentrokan ini, tapi warga Palestina marah atas apa yang mereka saksikan yaitu meningkatnya upaya Yahudi untuk melakukan penguasaan atas Masjid Al Aqsa dalam wilayah pendudukan Kota Tua Yerusalem.
Kekerasan banyak terjadi sejak awal Oktober di kawasan Yerusalem Timur, kawasan yang banyak dihuni umat Islam. Israel mengklaim Yerusalem menjadi bagian integral dari wilayahnya, sehingga mereka bertindak semena-mena.
Human Rights Watch menuding keputusan itu sebagai bentuk pelecehan dan kekerasan. Hal itu bisa memicu konflik yang lebih besar lagi.
"Mengisolasi kawasan Yerusalem Timur akan membelenggu kebebasan warga Palestina untuk bergerak," demikian pernyataan Human Rights Watch.
Menteri Israel untuk urusan Yerusalem, Zeev Elkin, berbicara kepada Radio Israel mengatakan langkah isolasi tersebut untuk meningkatkan keamanan dan bukan sebagai kebijakan politik otoritas Israel di Yerusalem.
Rakyat Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibukota saat menjadi negara merdeka di masa depan, bersama dengan Gaza dan Tepi Barat. Sementara Israel mengklaim seluruh Yerusalem adalah wilayah pendudukan yang tidak bisa dibagi.
Kabinet juga menyetujui ekspansi polisi nasional, pengamanan ekstra pada transportasi publik dan penyebaran unit militer di kawasan yang dinilai sensitif sepanjang dinding baja dan beton yang dipasang sebagai pembatas wilayah Israel-Palestina.
Kabinet pun menyetujui penghancuran sejumlah rumah milik warga Palestina yang terlibat bentrokan serta melarang adanya pembangunan baru. Taktik ini kerap dijalankan Israel meskipun pengadilan telah resmi melarang tindakan tersebut.
(Ism, Sumber: saudigazette.com.sa)
