Kebangkitan Dinasti Marcos, Alarm bagi Politik Indonesia

Reporter : Edy Haryadi
Senin, 23 Mei 2022 13:49
Kebangkitan Dinasti Marcos, Alarm bagi Politik Indonesia
Disinformasi yang menggila adalah senjatanya.

Dream – Senin malam 9 Mei 2022, di sebuah sekretariat organisasi masyarakat sipil di kota Manila, Filpina, tampak beberapa aktivis berkumpul. Mereka tengah mengarahkan pandangannya ke layar televisi dengan serius. Malam itu Komisi Pemilihan Umum Filpina (Comelec), tengah menghitung suara sah yang masuk, setelah pagi tadi digelar Pemilu Presiden (Pilpres) Filipina.

Lebih dari 60 juta pemilih tercatat dalam Plipres Filpina kali ini. Ada dua kandidat yang disebut pengamat akan merajai pemilihan. Kandidat pertama adalah Wakil Presiden Leni Robredo, yang juga mantan pengacara hak asasi manusia. Kandidat kedua adalah mantan Senator Ferdinand “ Bongbong” Marcos Jr., anak diktaktor Ferdinand Marcos.

Semakin malam, secara mengejutkan suara Leni Robredo semakin ketinggalan. Bongbong Marcos Jr. terus memimpin perolehan suara hingga melejit menjadi 26 juta suara. Para aktivis yang berkumpul malam itu mulai gugup dan cemas.

Dan, kekhawatiran mereka akhirnya terbukti. Suara Bongbong Marcos Jr akhirnya malah menyentuh angka 28 juta. Sementara, suara untuk pesaing terdekatnya, Leni Robredo, masih di bawah 15 juta. Sudah bisa dipastikan, Bongbong Marcos Jr memenangkan Pilpres Filipina tanpa perlu putaran kedua.  Karena, suaranya sudah lewat dari 50 persen dari suara beberapa kandidat calon presiden.

Pada pukul sembilan malam, suara petasan mulai berdentum-dentum di banyak tempat di Kota Manila. Pendukung Bongbong mulai merayakan kemenangan kandidatnya dengan suka cita. Sementara wajah tak percaya tergambar di wajah-wajah para aktivis yang dulu terlibat dalam penggulingan Ferdinand Marcos di tahun 1986 melalui “ people power”.

Mereka merasa kaget, dan terluka. Akhirnya mereka pun memutuskan membeli bir. Mereka memutuskan mabuk. Tenggelam dalam rasa frustasi. Dalam kekalahan. Dalam ketidakpercayaan.

“ Situasi itu adalah gambaran umum yang terjadi bagi aktivis prodemokrasi di Filipina pada hari itu,” kata kata Ichal Supriadi, Sekjen Asia Democracy Network, gabungan 300 organisasi masyarakat sipil di Asia, saat dihubungi Dream.co.id pekan lalu.

Ichal Supriadi, Sekjen Asia Democracy Network© Twitter

(Ichal Supriadi, Sekjen Asia Democracy Network/ Twitter)

Kebetulan, pada Pilpres Filipina, Ichal memang sedang berada di kota Manila untuk memantau secara langsung Pilpres Filipina. Karena itu dia dapat merasakan secara langsung gelombang kekecewaan aktivis pro demokrasi Filipina dan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) era Ferdinand Marcos  atas kemenangan Bongbong Marcos Jr.


***

Menurut Ichal, kalau melihat hasil Pilpres Filipina, ada beberapa aspek yang harus ditelaah. “ Kok, bisa masyarakat memilih anak Marcos yang pada masa lalu penuh fraud, membunuh demokrasi, melakukan pelanggaran HAM dan pemerintahan yang koruptif dan tidak akuntabel?”

Bagi Ichal, Presiden Marcos itu tak ubahnya dengan Presiden Soeharto. Bedanya Marcos memerintah selama 20 tahun, sementara Soeharto 30 tahun.  Mereka berdua sama-sama terkenal dengan pelanggaran HAM, pembunuhan di luar hukum, mencurangi pemilu, dan korupsi. Marcos Sr. disebut mengkorupsi  U$ 10 miliar atau Rp 146 triliun, sementara rakyatnya banyak yang hidup dalam kemiskinan. Dan uang korupsi itu tak pernah dikembalikan.

“ Apakah masyarakat Filipina tidak peduli? Apa mereka tidak tahu, lalu apa yang salah di sini? Menurut saya karena meluasnya disinformasi yang sistematis dan masif,“ paparnya.  

Padahal, katanya, Marcos adalah rezim yang digulingkan rakyat. Ini semua katanya bermula dari temuan komite pemantau pemilu Filipina independen, yakni National Citizens' Movement for Free Elections (Namfrel) pada tahun 1986.

Komisi Pemilihan Umum Filipina (Comelec) telah mengakreditasi Namfrel sebagai organisasi masyarakat sipil pada tahun 1986 untuk melakukan penghitungan paralel manual, yang disebut " penghitungan cepat" .

Pada tahun 1986, Namfrel memobilisasi 500.000 sukarelawan secara nasional untuk mengawal pemilihan presiden yang berlangsung dengan metode penghitungan cepat.

Presiden Ferdinand Marcos menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilu 1986 sesuai perhitungan Comelec. Namun, menurut hitungan Namfrel,  menunjukkan bahwa Corazon Aquino-lah yang menang. Pada hari-hari berikutnya, pemberontakan people power pun terjadi, dan akhirnya mengantarkan Aquino ke tampuk kekuasaan.

Corazon Aquino di depan massa yang memadati EDSA© Pinterest

(Corazon Aquino di depan massa yang memadati EDSA/Pintereset)

Corazon Aquino bisa menang karena mendapat dukungan Gereja Katolik dan militer reformis ke sisinya. Dukungan ini membuat Marcos tumbang. Marcos pun harus melarikan diri bersama keluarganya ke Hawai pada tahun 1986.

Keberhasilan revolusi rakyat atau people power itu membuat Filipina  menjadi negara demokratis pertama di Asia Tenggara.

Pada era tahun 1990-an, karena keberhasilannya menjadi negara demokratis pertama di Asia Tenggara, Filipina  banyak menyedot perhatian aktivis di Asia Tenggara untuk belajar pengorganisasian rakyat dan gerakan mahasiswa.

Hal itu juga telah menarik perhatian puluhan aktivis mahasiswa dari Indonesia. Ini juga yang membuat banyak aktivis belajar pengorganisasian ke Filipina. Di antaranya, Ichal menyebutkan adalah Jury Ardiantoro dan Binyo yang sekarang bekerja sebagai staf di Kantor Kepala Staf Presiden.

Salah satu aktivis, Sugeng Bahagijo,  sekarang Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) pun pada tahun 1990-an, sebagai mahasiswa UGM,  pernah belajar tentang pengorganisasian mahasiswa di Filipina. Di negara ini juga dia bertemu jodohnya. Ia kemudian menikah dengan aktivis mahasiswi Filipina.

Sukses Namfrel, kata Ichal, juga dicontoh di Indonesia dengan pendirian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang digagas almarhum Mulyana W. Kusumah. KIPP didirikan di Indonesia pada tahun 1996 untuk mengawasi Pemilu 1997.

Dengan kata lain, Filipina kemudian menjadi lokomotif demokratisasi negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Banyak aktivis belajar dari Filipina untuk menegakkan demokrasi di negara mereka masing-masing.

***

Kemenangan Bongbong Marcos Jr. di Filipina membuat banyak orang khawatir hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Yakni kebangkitan dinasti Soeharto. “ Ini harus menjadi alarm bagi Indonesia,” kata Ichal.

Tapi, katanya, ada perbedaan antara dinasti Marcos di Filipina dan dinasti Soeharto di Indonesia.  Dinasti Marcos, menurutnya, cuma hidup di pengasingan selama lima tahun di Hawaii. Mereka lalu kembali ke Filipina tahun 1991 sesudah Marcos Sr wafat.

Akibatnya Imelda Marcos sempat menjadi Senator, dan sempat menjadi calon presiden Filipina.  Begitu juga dengan anaknya, Bongbong Marcos Jr. Bongbong sempat menjadi senator, lalu gubernur. Ia pun sempat menjadi calon wakil presiden dalam pemilu 2016, meski kalah dari Leni Robredo dengan selisih tipis 200 ribu suara. “ Ini menunjukkan selama puluhan tahun dinasti Marcos tetap aktif berpolitik di Filipina,“ katanya.

Berbeda dengan anak Soeharto. Tommy Soeharto misalnya memang sudah mendirikan Partai Berkarya. Tapi partai ini tidak lolos ambang batas parlemen atau electoral threshold  pada pemilu 2019.

Terkecuali, kata Ichal, keluarga Soeharto atau Cendana menggunakan pendekatan proxy. Caranya melalui orang dekat Soeharto. Salah satunya melalui Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto. Prabowo sendiri dalam beberapa lembaga survei kini elektabilitasnya paling tinggi, dan bukan tidak mungkin menjadi pemenang pada Pilpres 2024 mendatang.

Apalagi, Ichal melihat tipikal orang Indonesia mirip dengan Filipina, yakni sering melupakan sejarah. Ini terlihat contohnya dari naiknya bekas anggota Tim Mawar yang terlibat dalam penculikan aktivis mahasiswa tahun 1998 ke pemerintahan. Salah satunya Mayjen TNI Untung Budiharto yang kini menjadi Pangdam Jaya. Padahal dia bekas anggota Tim Mawar Kopassus yang terlibat penculikan aktivis mahasiswa di tahun 1998.

Saat Tim Mawar Kopassus disidangkan di Mahkamah Militer Jakarta terakit penculikan aktivis© Voice of America

(Saat 11 anggota Tim Mawar Kopassus disidangkan di Mahkamah Militer Jakarta terkait penculikan aktivis mahasiswa/Voice of America)

Lalu, ada promosi Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus ke Kementerian Pertahanan RI. Semua ini juga menambah daftar nama eks anggota Tim Mawar yang mulai merapat ke kementerian yang dikomandoi Prabowo Subianto. Keduanya adalah mantan anggota Tim Mawar Kopassus yang diduga terlibat dalam operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis pada era Orde Baru.

Dadang Hendra Yudha mendapat promosi sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan. Sementara, Yulius Selvanus menjadi  Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemenhan.

Keduanya mendapat promosi ke Kemenhan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 September 2020. Keputusan ini dibuat berdasarkan usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui dua surat kepada Presiden bernomor SR/479/M/VII/2020 pada 28 Juli 2020 dan SR/568/M/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

Padahal, setidaknya terdapat dua personel Tim Mawar yang sudah lebih dulu merapat di lingkungan Kemenhan. Keduanya adalah Mayjen (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan dan Brigjen TNI Nugroho Sulistyo Budi.

Chairawan merupakan mantan Komandan Tim Mawar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/1869/M/IX/2019, ia dipercaya mengemban posisi Asisten Khusus Kemenhan.

Sedangkan Budi dimutasi dari Staf Ahli Ka BIN Bidang Sosbud BIN menjadi Staf Ahli Bidang Politik Kemenhan. Mutasi tersebut berdasarkan  surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/92/I/2020 pada 31 Januari 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dengan demikian, total terdapat empat personel mantan Tim Mawar yang kini kembali menjadi satu tim dengan Prabowo.

Jadi, menurut Ichal, boleh jadi dinasti Soeharto akan kembali ke politik Indonesia melalui orang perantara atau proxy. Dan, orang itu adalah Prabowo Subianto. Proxy war sendiri merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal.

***

Ichal menjelaskan, terpilihnya Bongbong Marcos Jr juga sebagian besar karena faktor Presiden Rodrigo Duterte yang berkuasa selama enam tahun terakhir.  Duterte terus membiarkan disinformasi yang dilakukan oleh keluarga Marcos tentang apa yang terjadi selama rezim Marcos berkuasa.

Padahal, keluarga Marcos melancarkan disinformasi yang sistematik di media sosial bahwa pada masa Marcos rakyat Filipina lebih sejahtera dan makmur. Praktik disinformasi ini terus dibiarkan oleh Presiden Duterte.

Bahkan, program pertama Presiden Duterte pada saat terpilih pertama kali pada 30 Juni 2016 adalah memindahkan makam jenazah Ferdinand Marcos Sr ke Taman Makam Pahlawan Filipina.

Tak mengherankan, jika  kemudian Duterte diam saja, bahkan terkesan membiarkan disinformasi yang beredar di media sosial tentang betapa makmurnya rakyat Filipina di bawah Marcos. Disinformasi itu kemudian  meluas dan ditelan mentah-mentah oleh generasi muda pedesaan yang tidak hidup di bawah kediktatoran Marcos.

" Saya bicara dengan sopir taksi dan tentara, dan mereka menganggap pemerintahan Marcos dulu membuat rakyat sejahtera," kata Ichal saat menceritakan pengalamannya di Filipina. " Ini menunjukkan disinformasi dan penyesatan informasi tentang keluarga Marcos terus terjadi di media sosial dan dibiarkan oleh rezim Duterte," ujarnya.

Menurut Ichal, keluarga Marcos sungguh serius untuk memanipulasi dan mendisformasi sejarah. Bahkan, mereka menyewa lembaga konsultan politik Cambridge Analytica, untuk memulihkan citra keluarga Marcos.

Cambridge Analytica adalah lembaga konsultan yang terbukti sukses memanipulasi kesadaran pemilih Amerika melalui media sosial, terutama Facebook, sehingga rakyat Amerika terhasut dan memilih Donald Trump. Cambridge Analytica mengaku menguasai puluhan juta akun Facebook.

Cambrigge Analytica juga sukses memanipulasi kesadaran warga Inggris, sehingga warga Inggris terhasut untuk meninggalkan Uni Eropa dalam kasus referendum Brexit. Cambridge Analytica memang merupakan lembaga konsultan kontroversial.

Parlemen Inggris dan Senat Amerika akhirnya melakukan penyelidikan atas skandal lembaga itu. Tapi, kemudian Cambrige Analytica yang berkantor pusat di Inggris memutuskan menutup kantor, meski tak tertutup kemungkinan mereka kembali muncul dengan ‘topeng’ baru.

“ Kemenangan Bongbong Marcos Jr. karena itu merupakan alarm demokrasi bagi Indonesia dan seluruh negara Asia. Ini menunjukkan betapa disinformasi yang disebarkan melalui media sosial efektif untuk menangguk suara,” kata Ichal.

Akhirnya banyak lembaga organisasi sipil terbengong-bengong melihat ini semua, layaknya terpaku menyaksikan drama Korea. Saat mereka sadar, semuanya sudah terlambat. Anak diktaktor  terpilih lagi.

Ichal juga melihat kekuatan klan-klan dinasti politik di Filipina masih cukup kuat. Kemenangan Bongbong jelas juga didukung oleh klan Duterte. Ini  karena anaknya, Sara Duterte, menjadi calon wakil presiden mendampingi Bongbong.

Di Filipina, kemenangan Bongbong memberikan motivasi kuat buat aktivis masyarakat sipil untuk memperkuat persatuan dan konsolidasi antar masyarakat sipil. Kesadaran mulai muncul dan ide-ide pun diinisiasi untuk menjadi kekuatan oposisi bagi pemerintahan baru.

“ Belajar dari kasus Filipina, ini adalah alarm untuk semua aktivis pro demokrasi di Indonesia. Ini juga menyadarkan aktivis pro demokrasi seluruh Asia untuk menguatkan konsolidasi demokrasi,” tegasnya. (eha)

Beri Komentar