MUI: Pencabutan Perpres Investasi Miras Momentum Review UU Potensi Destruksi

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 3 Maret 2021 19:01
MUI: Pencabutan Perpres Investasi Miras Momentum Review UU Potensi Destruksi
MUI tidak mendapatkan informasi mengenai Perpres ini sebelumnya.

Dream - Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Ni'am Sholeh, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan investasi industri minuman keras beralkohol.

Kiai Ni'am menilai pencabutan aturan ini dapat menjadi momentum untuk meninjau kembali peraturan perundang-perundangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

" Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mereview seluruh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan potensi destruksi (kerusakan) di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat," ujar Kiai Ni'am, dikutip dari MUI.

Kiai Ni'am mengatakan sebelumnya MUI telah melakukan pendalaman materi pada Perpres terkait miras ini. Hasil pendalaman tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah, termasuk kegelisahan masyarakat, sebelum Jokowi mencabut Perpres tersebut.

1 dari 5 halaman

Perlunya Pengawasan

Kiai Ni'am juga menjelaskan MUI sebelumnya juga tidak mendapatkan informasi mengenai konten dari Perpres tersebut. Menurut dia, kemungkinan karena status Perpres itu yang merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.

" Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakuka dengan pelibatan seluruh stakeholder, kemudian menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di tengah masyarakat," kata dia.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan MUI kini tengah menunggu salinan tertulis atas pencabutan Perpres investasi industri miras. Dia menegaskan hal ini menjadi kunci dari edukasi dan pengawasan.

" Kita menunggu salinan keputusannya. (Ini menjadi) kunci edukasi, pengawasan, sehingga tidak menggunakan miras secara sembarangan karena akan berbahaya untuk generasi kita di masa mendatang," kata Buya Amir.

2 dari 5 halaman

PBNU Apresiasi Jokowi: Akhlak Itu Membangun Kemaslahatan Bersama

Dream - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama turut mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut legalitas investasi miras. Keputusan tersebut dinilai telah mempertimbangkan masukan banyak pihak dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

" PBNU menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siraj saat menyampaikan pernyataan sikap terhadap keputusan Jokowi, dikutip dari NU Online.

Kiai Said menyinggung pentingnya mengedepankan akhlak dalam membuat keputusan. Menurut dia, tujuan akhlak yaitu membangun kemaslahatan bersama.

" Jadi yang namanya akhlak itu kalau bisa membangun kemaslahatan bersama. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan atau mendapatkan kemaslahatan tapi sebagian yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak," kata Kiai Said.

PBNU juga mendorong pemerintah untuk mendasarkan kebijakan pada kemaslahatan bersama. Selain itu berorientasi pada pembangunan tanpa mengesampingkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

3 dari 5 halaman

Terkait kegaduhan akibat Perpres 10 Tahun 2021, Kiai Said mengimbau umat Islam tidak terprovokasi dan selalu menjaga kondusivitas.

" Meminta kepada seluruh umat Islam, khsuusnya warga NU agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional," kata dia.

Kiai Said menjelaskan larangan miras terdapat dalam Alquran yang sifatnya qath'i. Ayat mengenai larangan miras tidak bisa ditafsiri lain.

" Walhasil, kalau masih tidak qath’i itu masih bisa dicarikan solusinya. Tapi kalau sudah qath’i itu yang tidak bisa diragukan lagi," terang Kiai Said.

4 dari 5 halaman

Apresiasi Cabut Perpres Miras, Muhammadiyah: Masih Banyak Bidang Untuk Investasi

Dream - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang melegalkan investasi industri miras. Keputusan tersebut dinilai menunjukkan sikap Jokowi yang demokratis dan legowo atas keberatan luas umat beragama khususnya Islam.

" Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan Pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat demi kemaslahatan bangsa," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Haedar menegaskan Muhammadiyah telah menyampaikan penolakan secara resmi atas rencana pembukaan investasi miras ini. Juga meminta agar Pemerintah mencabut Perpres tersebut.

Pemerintah, ucap Haedar, tentu memahami Miras bukan hanya urusan umat beragama. Tetapi berpotensi merusak mental dan moral bangsa.

Lebih lanjut, Haedar menegaskan pembangunan ekonomi tentu sangat didukung semua pihak. Hal itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia.

" Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini," kata Haedar.

5 dari 5 halaman

Pemerintah Juga Wajib Membina Moralitas

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengingatkan agar Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam menetapkan keputusan. Terutama dari umat Islam.

Mu'ti menyatakan Pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam menetapkan Perpres Nomor 10 Tahu 2021. Sehingga membuka ruang investasi untuk industri miras yang jelas diharamkan dalam ajaran Islam.

" Sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa," kata Mu'ti.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material. " Juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat," ucap Mu'ti.

Beri Komentar