Nama-Nama Pemimpin Negara yang Disebut dalam Skandal Penyembunyian Aset 'Pandora Papers'

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 4 Oktober 2021 16:00

Ilustrasi (Shutterstock.com)

Aset-aset disembunyikan demi menghindari pajak.

Dream - Dokumen terkini hasil investigasi bersama para jurnalis di International Consortium of Investigative Journalism menguak tabir baru skandal yang melibatkan pemimpin negara dan politisi dunia. Sejumlah nama masuk dalam daftar dokumen yang diberi nama Pandora Papers.

Ada sekitar 35 pemimpin negara dalam daftar tersebut. Beberapa nama mungkin cukup mencengangkan, seperti Penguasa Monarki Yordania Raja Abdullah II, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan sejumlah lainnya.

Dikutip dari laman icij.org, Raja Abdullah II disebut secara diam-diam mengumpulkan hingga 70 juta poundsterling dari properti di Inggris dan Amerika Serikat. Sementara, Tony Blair dan istrinya menghemat biaya materai 312 ribu poundsterling saat membeli sebuah kantor di London yang ternyata milik perusahaan lepas pantai.

Sedangkan Vladimir Putin terhubung dengan kepemilikan aset rahasia di Monako. Juga Perdana Menteri Czech, Andrej Babis, yang gagal mendeklarasikan investasi di perusahaan lepas pantai namun malah membeli dua vila di selatan Prancis seharga 12 juta poundsterling.

Sebanyak lebih dari 650 reporter media di seluruh dunia ambil bagian dalam pengungkapan skandal ini. Penggarapan Pandora Papers sendiri menghabiskan waktu dua tahun melalui kerja kolaboratif di antara para jurnalis.

1 dari 2 halaman

Raja Abdullah II Dapat Rp1,3 T dari Properti di Luar Negeri

Dokumen keuangan yang bocor menunjukkan bagaimana Raja Yordania secara rahasia mengumpulkan pendapatan lebih dari 70 juta poundsterling (sekitar Rp1,3 triliun) dari sejumlah propertinya yang tersebar di Inggris dan AS. Dokumen itu mengidentifikasi jaringan perusahaan lepas pantai di British Virgin Islands dan surga pajak lainnya yang digunakan Abdullah II bin Al-Hussein membeli 15 rumah sejak berkuasa pada 1999.

Aset itu termasuk tiga properti pemandangan laut yang berdekatan di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris dengan nilai mencapai 50 juta poundsterling (setara Rp965,8 miliar). Kerajaan properti itu dibangun di tengah tuduhan memimpin rezim otoriter.

Pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi, yang juga dia gunakan untuk mendanai proyek bagi warga Yordania. Mereka mengatakan itu adalah hal lumrah bagi individu berprofil tinggi untuk membeli properti melalui perusahaan lepas pantai untuk alasan privasi dan keamanan.

2 dari 2 halaman

Tony Blair Tak Bayar Biaya Materai Saat Beli Kantor

Mantan PM Inggris, Tony Blair, dan istrinya, Cherie Blair, dituding berusaha menyembunyikan kekayaan mereka. Tetapi dokumen menunjukkan bagaimana pasangan ini tidak membayar biaya materai ketika membeli properti senilai 6,45 juta poundsterling (setara Rp124,5 miliar).

Mantan perdana menteri Partai Buruh dan istri pengacaranya Cherie mengakuisisi gedung di Marylebone, London tengah, pada Juli 2017 dengan membeli perusahaan lepas pantai yang memilikinya. Adalah sah untuk memperoleh properti di Inggris dengan cara ini dan bea materai tidak harus dibayar, namun Blair sebelumnya kritis terhadap celah pajak.

Townhouse di Marylebone, London tengah, sekarang menjadi rumah bagi konsultan hukum Cherie yang memberi nasihat kepada pemerintah di seluruh dunia, serta yayasannya untuk wanita. Cherie mengatakan mereka membeli rumah itu melalui perusahaan lepas pantai.

Dia mengklaim mereka telah membawa properti itu kembali di bawah aturan Inggris dan akan bertanggung jawab untuk membayar pajak capital gain jika menjualnya di masa depan. Sementara pemilik utama properti itu adalah keluarga dengan koneksi politik di Bahrain, tetapi kedua pihak mengatakan mereka awalnya tidak tahu dengan siapa mereka berurusan.