PPKM Darurat Berlaku, Pembukaan Pariwisata Bali Buat Wisman Ditunda

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 1 Juli 2021 19:01
PPKM Darurat Berlaku, Pembukaan Pariwisata Bali Buat Wisman Ditunda
Pemerintah batal membuka kembali pariwisata Bali bagi turis asing.

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembukaan kembali pariwisata Bali bagi turis asing bakal ditunda. Hal ini seiring berlakunya kebijakan PPKM Darurat yang ditetapkan mulai 3 Juli-20 Juli 2021.

" Kan tidak mungkin dibuka karena ada varian delta ini," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis, 1 Juli 2021.

Luhut yang ditunjuk memimpin pelaksanaan PPKM Darurat menjelaskan, pemerintah saat ini fokus untuk memperketat protokol kesehatan dan menurunkan kasus positif COvid-19 di Indonesia.

" Jadi kita tidak berpikir ke situ lagi sekarang. Kita sekarang berpikir bagaimana menurunkan dengan menyuntik sebanyak mungkin, protokol kesehatan, itu sekarang yang sedang kita lakukan," tandasnya.

1 dari 6 halaman

Pembukaan Pariwisata Bali

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan wisatawan mancanegara (wisman) mulai masuk ke Bali pada Juli mendatang. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

" Arahan presiden pada Juli itu bertahap dan terbatas wisman sudah bisa dimulai. Untuk tahap berikut setelah Juli itu bisa," ujar Koster pada Maret 2021 lalu.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berencana membuka kembali sektor pariwisata Bali untuk turis mancanegara pada Juli.

" Ini mengutip dari Bapak Presiden. Kalau semua angkanya kondusif, kalau semua patuh dan kita mendapatkan reciprocity dari negara sahabat, mudah-mudahan Juni-Juli kita bisa mulai untuk wisatawan mancanegara," kata Sandiaga beberapa waktu lalu.

2 dari 6 halaman

Warga di 48 Daerah Ini Siap-Siap Jalani PPKM Darurat, Kota Kamu Masuk?

Dream - Pemerintah memutuskan menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. Dari semua kota di dua pulau tersebut, PPKM diberlakukan di 48 kabupaten dan kota yang masuk kategori level 4 penyebaran COvid-19.

PPKM Darurat yang berlaku khusus Jawa dan Bali ini ditempuh setelah terjadi gelombang kedua lonjakan Covid-19. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah kasus baru Covid-19 bertahan di angka 20 ribuan per hari.

Untuk menjalankan PPKM Darurat, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.

Dari hasil pengkajian kementerian dan lembaga terkait, pemerintah telah melakukan assesmen terhadap kondisi pandemi di setiap daerah. Assesmen didasarkan pada sejumlah indikator merujuk pada ketetapan WHO.

Indikator tersebut antara lain tingkat kasus positif, kasus aktif, keterisian tempat tidur (BOR), dan kesembuhan. Daerah yang dinyatakan dalam level assesmen 4 menandakan seluruh indikator Covid-19 melampaui angka WHO sehingga dinyatakan dalam kondisi darurat.

Terdapat total 48 kabupaten dan kota dengan nilai assesmen level 4 yang terkena penerapan PPKM Darurat. Berikut daftar daerah tersebut:

3 dari 6 halaman

48 Daerah Jalani PPKM Darurat

Banten

Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang
Kota Serang

Jawa Barat

Purwakarta
Kota Tasikmalaya
Kota Sukabumi
Kota Depok
Kota Cirebon
Kota Cimahi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Banjar
Kota Bandung
Karawang
Bekasi

DKI Jakarta Jakarta Barat

Jakarta Timur
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
Jakarta Pusat
Kepulauan Seribu

Jawa Tengah

Sukoharjo
Rembang
Pati
Kudus
Kota Tegal
Kota Surakarta
Kota Semarang
Kota Salatiga
Kota Magelang
Klaten
Kebumen
Grobogan
Banyumas
DI Yogyakarta Sleman
Kota Yogyakarta
Bantul

Jawa Timur

Tulungagung
Sidoarjo
Madiun
Lamongan
Kota Surabaya
Kota Mojokerto
Kota Malang
Kota Madiun
Kota Kediri
Kota Blitar
Kota Batu

4 dari 6 halaman

Rincian Lengkap Aturan PPKM Darurat Jawa-Bali yang Mulai Berlaku Lusa

Dream - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali resmi dijalankan pemerintah mulai 3-20 Juli 2021 mendatang. Lewat PPKM ini, Pemerintah menerapkan aturan lebih ketat dibandingkan PPKM Mikro yang berlaku selama ini.

" Periode Penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi kurang dari 10 ribu kasus per hari," dalam dokumen Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali yang diperoleh Dream, Kamis, 1 Juli 2021.

Diketahui penjelasan resmi PPKM Darurat oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan dijadwalkan berlangsung hari ini. Akun Youtube Sekretariat Presiden telah menjadwalkan konferensi pers terkait penjelasan tersebut pada pukul 14.00 WIB.

Dalam PPKM Darurat, Pemerintah mewajibkan Work From Home 100 persen untuk sektor non-esensial. Selain itu, seluruh kegiatan belajar mengajar dijalankan secara daring (dalam jaringan)/online.

Sektor esensial berlaku Work From Office maksimal 50 persen. Kemudian sektor kritikal dibolehkan menerapkan WFO 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

" Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup," kata Luhut.

5 dari 6 halaman

Ketentuan Aktivitas Restoran dan Warung Saat PPKM Darurat

Kegiatan makan atau minum di tempat umum baik warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya melayani delivery (pesan antar) atau take away (bawa pulang) dan tidak menerima makan di tempat (dine in). Ketentuan ini berlaku untuk tempat makan baik di lokasi tersendiri maupun berada di dalam pusat perbelanjaan atau mall.

" Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara," ucap Luhut.

Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. Sedangkan Kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan pada lokasi yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Transportasi umum mencakup kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa berlaku kapasitas maksimal 70 persen. Juga menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

 

6 dari 6 halaman

Ketentuan Resepsi Pernikahan dan Kartu Vaksin Saat PPKM Darurat

Selain itu, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Penyelenggara tidak menerapkan makan di tempat resepsi.

" Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang," terang Luhut.

Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh baik pesawat, bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

" Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker," kata Luhut.

Beri Komentar