Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
The Washington Post mengutip pernyataan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin yang menyebut fatwa akan keluar dalam waktu dekat.
Dream - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa muamalah menggunakan media sosial. Fatwa ini merupakan salah satu langkah untuk memerangi maraknya berita bohong atau hoax melalui media sosial.
Rencana fatwa ini ternyata menarik perhatian media Amerika Serikat, The Washington Post. Harian itu membuat pemberitaan dengan menyodorkan fakta berita hoax di Indonesia, seperti 10 juta buruh China, vaksinasi HPV gratis disponsori pemerintah Cina, serangan biologis China terhadap Indonesia melalui benih tanaman, serta isu palu arit di uang kertas rupiah.
"Kami akan mengeluarkan (fatwa medsos) secepatnya, karena situasinya sudah mengkhawatirkan," ujar Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, seperti diberitakan media ini.
"Mudah-mudahan, umat Islam tidak lagi terlibat dalam penyebaran berita hoax," kata Ma'ruf.
Tetapi, harian ini menyebut fatwa MUI kerap tidak diperhatikan dan kurang efektif. Salah satu contohnya fatwa haramnya pembakaran hutan serta haramnya pemakaian atribut natal bagi karyawan Muslim.
The Washington Post pun menyebut fatwa medsos akan dikeluarkan sebelum 15 Februari 2017, tanggal itu menjadi waktu pemilihan kepala daerah. Tak hanya Washington Post, sejumlah media Malaysia juga menurunkan laporan tentang rencana fatwa ini.
Sumber: washingtonpost.com