Buntut Seret Istri di Kap Mobil, JAK Didesak Mundur dari Dewan

Termasuk Kasus KDRT

Ruth mengatakan, kejadian itu juga telah melahirkan beragam persepsi negatif terkait konstruksi sosial-budaya terhadap posisi perempuan dalam tatanan keluarga dan bermasyarakat.

GPS juga menilai peristiwa itu sungguh sangat memalukan dan mencoreng citra Lembaga DPRD Sulut, karena terjadi di ranah publik dan melibatkan JAK sebagai salah satu pimpinan DPRD.

" Perbuatan JAK sebagai pejabat di lembaga terhormat, seharusnya menjadi panutan perilaku moral dan beretika," ujarnya.

Kejadian ini telah menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulut.

Peristiwa itu juga menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seperti ini yang belum tertangani maksimal, transparan, dan tuntas bahkan tertutup.

" Tidak terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan korban semakin mengalami luka batin sepanjang hayatnya yang sulit tersembuhkan bahkan berujung kematian. Korban tidak mendapatkan jaminan atas hak keamanan dan keadilan," ujar Ruth.

JAK Diminta Mengundurkan Diri

Dia mengatakan, terkait kondisi ini maka untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, GPS lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut agar JAK segera mengundurkan diri.

GPS memohon dan mendesak BK DPRD Sulut untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan JAK dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut.

" Kami mendesak Partai Golkar, baik DPP maupun DPD Golkar Sulut mengambil keputusan untuk segera memberhentikan JAK dari jabatan kepengurusan di partai, bukan hanya menonaktifkan saja," katanya.

Pernyataan BK DPRD Sulut

Hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan GPS, pihak BK DPRD Provinsi Sulut juga menggelar pemeriksaan sekaligus meminta klarifikasi dari JAK. Pemeriksaan berlangsung di Ruang BK Deprov Sulut, selama lebih kurang satu jam.

" Kami telah meminta klarifikasi dari JAK," ujar Ketua BK DPRD Provinsi Sulut Sandra Rondonuwu usai pemeriksaan.

Sandra mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi, BK masih akan melakukan verifikasi dan penyelidikan. Sesuai Tatib DPRD Sulut Nomor 2 tahun 2019 pasal 64, BK mengadakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

" Ini masih berproses, masih ada waktu 7 hari untuk memeriksa kasus ini sebelum dilimpahkan ke pimpinan DPRD Sulut," ujar Sandra.

Sedangkan, terkait desakan masyarakat agar James dipecat dari jabatan, Sandra menyatakan BK bukan lembaga Peradilan. BK bukan lembaga hukum, setiap laporan kami selidiki, verifikasi dan klarifikasi.

" Sesuai tata tertib DPRD Sulut, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pemberhentian," ujar Sandra.

Sumber: liputan6.com