MK Tolak Dalil Kecurangan TSM yang Dituduhkan Kubu Prabowo

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 27 Juni 2019 16:30

KLY

TSM yang dimaksud, kata hakim MK, tidak beralasan.

Dream - Mahakamah Konstitusi menolak dalil kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Aswanto, MK menyatakan bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Prabowo-Sandi tidak pernah melaporkan kecurangan TSM kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

" Mahkamah mendapat fakta-fakta, pertama ada dalil yang ternyata pemohon tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan," ujar Aswanto, di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Selain itu, MK juga tidak menemukan fakta Bawaslu tidak menjalankan kewenangannya dengan baik, sebagaimana dituduhkan oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

" Dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud, tidak beralasan menurut hukum," kata dia.

1 dari 5 halaman

MK Kesampingkan Keberatan KPU dan Kubu Jokowi Soal Perbaikan Gugatan Prabowo

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf, tentang perbaikan permohonan sengketa Pilpres yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

" Oleh karenanya terhadap keberatan atau eksepsi termohon atau pihak terkait, sepanjang berkaitan dengan naskah menurut pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi, Saldi Isra, di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Menurut Saldi, mahkamah telah memberikan kesempatan kepada KPU dan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memperbaiki berkasnya. Sehingga, hakim berkesimpulan, semua sudah sesuai dengan asas keadilan.

" Eksespi termohon dan terkait berkenan permohonan adalah eksepsi yang menyalahi eksepsi berita acara, sehingga eksespi harus dikesampingkan," kata dia.

2 dari 5 halaman

Buka Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, Ketua MK: Kami Hanya Takut pada Allah

Dream - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman resmi membuka sidang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019.

" Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Anwar di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Sebelum memulai pembacaan putusan, Anwar kembali menegaskan hakim MK tidak takut kepada siapapun kecuali Allah SWT.

" Kami hanya takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, kami telah berijtihad, berusaha sedemikan rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini," ucap dia.

Anwar menjelaskan, putusan yang nantinya akan dibacakan itu berdasarkan sesuai dengan fakta yang terbukti di dalam persidangan.

" Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini, terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya," kata dia.

3 dari 5 halaman

Instruksi Prabowo Subianto ke Pendukung Jelang Sidang Putusan MK

Dream - Jelang sidang putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kasus perselisihan hasil pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi untuk para pendukungnya.

Instruksi itu disampaikan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Menurut Andre, Prabowo meminta para pendukungnya tak berbondong-bondong ke gedung MK. Prabowo menyarankan para pendukung untuk menonton hasil sidang putusan hasil pilpres 2019 melalui tayangan televisi.

" Kedua, apapun keputusannya, kita sikapi dengan tenang dan sejuk," kata Andre, dilaporkan Merdeka.com, Kamis, 27 Juni 2019.

Andre mengatakan, BPN Prabowo-Sandi akan menyikapi dan menerima apapun putusan MK dengan lapang dada.

Rencananya, Prabowo dan Sandiaga Uno akan menyaksikan pembacaan putusan MK di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta. Prabowo dan Sandiaga rencananya akan ditemani pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur.

" Pimpinan partai koalisi akan hadir dan nanti akan dilakukan rapat menyikapi pengumuman putusan MK," ujar dia.

4 dari 5 halaman

Polisi: Aksi di Depan MK Tak Berizin

Dream - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan, mengingatkan, kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah adanya aksi pada saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang digelar hari ini.

" Enggak ada (izin). Kami dari Polres Jakarta Pusat enggak keluarkan izin," ujar Harry saat dikonfirmasi, Kamis 27 Juni 2019.

Menurut Harry, kebanyakan massa yang mengikuti aksi demonstrasi berasal dari luar Jakarta. Paling banyak dari Jawa Barat.

Untuk itu, dia mengimbau massa untuk kembali ke rumah mengingat aksi ini tidak memiliki izin.

" Mereka mendengar dan lihat di media sosial. Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan, syukuran m, halal bihalal. Itu saya pastikan enggak ada izinnya dari Polda Metro Jaya," ucap dia.

Saat ini, ratusan massa sudah banyak berkumpul di sekitar patung kuda. Polisi juga sudah menutup jalan yang mengarah ke Gedung MK.

Harry menerangkan, ada 13.747 personel gabungan dari TNI dan Polri yang diturunkan untuk mengamankan sidang putusan MK. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 12.30 WIB.

5 dari 5 halaman

Jelang Sidang Putusan MK, Polisi Pantau Massa dari Luar Jakarta

Dream - Polri berkoordinasi dengan kepolisian daerah di sekitar Jakarta untuk mempersuasi massa agar tak datang ke Jakarta saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), besok (Kamis, 27 Juni 2019).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan, Polda di sekitar Jakarta telah melakukan langkah mitigasi dan antisipasi massa.

" Kisa sudah monitor ada beberapa massa yang dari luar Jakarta sudah masuk. Terus kita imbau juga agar sama-sama menjaga situasi kondusif yang ada di Jakarta," ujar Dedi, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 26 Juni 2019.

Dedi mengatakan, massa tidak diizinkan menggelar demonstrasi di depan atau sekitar Gedung MK. Dia mengatakan, larangan itu dilakukan untuk menjaga ketenangan persidangan.