Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Antarafoto.com)
Menkeu mengaku sudah mengantongi nama-nama penduduk Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri.
Dream - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim mengantongi data rekening penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka umumnya menyimpan uangnya di salah satu negara safe heaven.
Dengan data yang dimiliki dan usulan pengampunan pajak, pemerintah berharap rekening orang Indonesia yang ada di luar negeri dapat kembali ke Tanah Air.
"Kami sudah tahu bagaimana polanya," kata Bambang mengutip laman Setkab, Selasa, 22 Maret 2016.
Menurut Bambang, rekening orang Indonesia di luar negeri biasanya dilakukan dengan membentuk spesial purpose vehicle (SPV). Perusahaan ini berdiri di berbagai tempat dunia. Salah satu yang paling populer adalah negara safe heaven seperti British Virgin Island.
"Nah dari situ kemudian SPV-SPV tersebut menympan uangnya di salah satu negara," katanya.
Menkeu mengaku sudah mengidentifikasikan, baik bank-nya maupun rekening penduduk Indonesia di luar negeri. Bahkan di salah satu negara, terdapat rekening lebih dari 6000 Warga Negara Indonesia (WNI). Ada pula 2.000 SPV yang terkait dengan 6.000 nama WNI tersebut.
Bambang menegaskan, uang milik warga Indonesia itu tentunya disimpan di negara tersebut dan belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak.
“Tentunya ini adalah bagian nanti yang kita kejar,” kata Menkeu seraya berharap pemilik rekening itu mau dengan sukarela melaporkan atau ikut di dalam program pengampunan pajak yang akan dilakukan pemerintah nantinya.