Kementerian PANRB menginginkan pelayanan publik tetap berjalan pada Sabtu-Minggu.
Dream – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (PANRB) berencana tetap menjalankan pelayanan publik pada hari Sabtu dan Minggu. Kementerian ini menginginkan pelayanan publik, terutama di pelayanan dasar, tetap berjalan di akhir pekan.
“Terutama di pelayanan dasar, seperti pengurusan KTP dan kependudukan. Jangan sampai masyarakat yang mengurus KTP harus menunggu hari Senin,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PANRB), Herman Suryatman, di Jakarta, ketika dihubungi Dream, Kamis 29 Desember 2016.
Herman menjelaskan, rencananya akan ada sistem bergilir pada kebijakan ini. Diharapkan pimpinan instansi bisa membuat jadwal shift untuk pelayanan publik di hari Sabtu dan Minggu.
Sementara PNS yang mendapat jatah masuk pada hari libur tersebut, akan mendapatkan libur pengganti di hari biasa. Jam kerja PNS pun tetap 37,5 jam per minggu.
“Jadi, tidak mengurangi hak-hak PNS,” kata dia.
Herman mengatakan, sebenarnya, sistem pelayanan publik pada Sabtu Minggu ini telah diterapkan oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Polres dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tetap membuka layanan pada Sabtu dan Minggu.
“Pak Menteri (Menteri PANRB, Asman Abnur) ingin pelayanan dasar buka seperti RSUD (pada hari Sabtu dan Minggu),” kata dia.
Herman mengatakan pihak kementerian tengah mengkaji kebijakan ini dari berbagai aspek, seperti aspek yuridis dan sosiologis. Dikatakan juga sebenarnya ada juga instansi pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang membuka pelayanan publik pada hari Sabtu dan Minggu.
“Sekarang, kan, penerapannya masih parsial. Ada yang menerapkan dan ada yang tidak. Nah, Pak Menteri ingin ke depannya lebih sistemik,” kata dia.
Kapan kebijakan ini bisa berlaku? Herman mengatakan pihaknya ingin kebijakan ini bisa terlaksana. “Mudah-mudahan, tahun 2017 kebijakan ini sudah berjalan sistemik,” kata dia.(Sah)
