Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Bitcoin Menjadi Sorotan Publik Belakangan Ini. (Foto: Merdeka.com)
Negara mana saja?
Dream – Bitcoin menjadi sorotan publik belakangan ini. Terlebih, mata uang digital ini memiliki nilai tukar yang gila-gilaan. Nilai tukar satu keping bitcoin bisa menembus Rp189 juta.
Nilai tukar bitcoin yang kelewat tinggi ini membuat berbagai negara bereaksi. Salah satunya adalah Indonesia.
Bank Indonesia (BI) menyatakan bitcoin bukanlah pembayaran yang sah dan melarang merchant menerima pembayaran dengan bitcoin. Bahkan, bank sentral ini berencana untuk membuat aturan larangan pembayaran dengan bitcoin di Indonesia.
Tak hanya Indonesia, ada juga negara-negara lain yang mengharamkan transaksi dengan bitcoin.
Dilansir dari bitcoin.com, Jumat 8 Desember 2017, ada banyak negara yang melarang transaksi dengan uang digital ini.
Bangladesh, misalnya, melarang keras penggunaan mata uang digital ini. Negara itu memenjarakan peminat bitcoin yang melakukan transaksi bitcoin. Penggunaan bitcoin ini akan tergolong sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
Ada juga Bolivia yang melarang transaksi dengan bitcoin. Pada 2014, pemerintah Bolivia melarang aturan itu dan membuat aturan untuk mempersempit ruang transaksi mata uang digital.
Mereka yakin mata uang digital akan meningkatkan jumlah penggelapan uang yang dilakukan untuk mendanai segala bentuk kejahatan.
Yang ketiga, ada Tiongkok. Negara ini turut membatasi penggunaan bitcoin dan melarang lembaga keuangan dan perbankan untuk berurusan dengan mata uang digital ini. Pada 2013, ada larangan resmi dari Bank Sentral Tiongkok dan mata uang ini tidak dianggap sebagai mata uang. (ism)