Investor Sukuk Sumringah Diberi Insentif Pajak

Rencana tersebut akan tercantum dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dream - Pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi keuangan syariah, khususnya produk surat utang syariah (sukuk). Pengamat ekonomi syariah menyambut baik rencana ini.

Alasannya, belum ada insentif yang diberikan pemerintah terhadap instrumen syariah.

" Salah satu penyebab keuangan syariah di Indonesia belum berkembang sebagaimana yang diharapkan karena belum ada insentif yang menarik dalam hal perpajakan oleh pemerintah," kata pengamat ekonomi syariah, Muhammad Syakir Sula, ketika dihubungi Dream di Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.

Syakir mengatakan ketiadaan insentif ini membuat investor enggan melirik sektor perbankan syariah dan keuangan syariah, termasuk sukuk.

Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan merevisi pajak penghasilan dalam obligasi dan sukuk. Tak tertutup kemungkinan tarif PPh sukuk akan dihapus.

" Kalau itu, memang on the pipe line," kata Suahasil di sela-sela acara " 41th Annual Meeting Islamic Development Bank Group" di Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Menanggapi hal itu, Syakir mengatakan penghapusan PPh sukuk merupakan kebijakan yang ditunggu-tunggu investor. Insentif ini diyakini bisa berpengaruh signifikan terhadap investor sukuk, baik sukuk ritel maupun korporasi.

" Bahkan, kami juga berharap ada juga insentif dari segi pajak bagi investor yang masuk ke sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan," kata dia.