Indonesia sebentar lagi memasuki pasar bebas ASEAN, tetapi masih banyak wilayah di tanah air yang belum teraliri listrik.
Dream - Pasokan listrik masih menjadi persoalan penting bagi masyarakat desa-desa tertinggal di Indonesia. Bahkan, ketersediaan listrik pun menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan sebuah kabupaten maupun desa.
Alih-alih mempersiapkan daya saing menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), rasio ketersediaan listrik di daerah-daerah justru masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.
Berdasarkan data Bappenas tahun 2013, rasio elektrifikasi daerah kota mencapai 94 persen, sedangkan pedesaan hanya 32 persen.
Ketimpangan rasio elektrifikasi Indonesia ini tertinggal dari negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Rasio elektrifikasi di Thailand, misalnya, sudah seimbang antara kota dengan desa, yakni 99 persen.
Sedangkan rasio ketimpangan elektrifikasi daerah dengan kota di Malaysia hanya berbeda 1,4 persen, yakni 99,4 persen dengan 98 persen. Sementara di Vietnam, rasio ketimpangan elektrifikasi daerah kota dengan desa hanya berbeda 13 persen, yakni 98 persen dengan 85 persen.
Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI 49 (IKAL 49) mencatat, dari 74.094 desa di Indonesia, ada 39.086 desa yang tertinggal atau sekitar 52,78 persen dari total desa yang ada.
Ketua IKAL 49, Boedhi Setiadjid mengatakan, masyarakat yang belum teraliri listrik kesulitan mendapat akses informasi, tak akan bisa belajar dengan maksimal dan tak dapat menikmati perkembangan teknologi.
“ Upaya pengadaan listrik desa harus diupayakan secara sungguh-sungguh,” tegas Boedhi di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “ Energi untuk Rakyat, Pembangunan Elektrifikasi di Daerah Tertinggal,” yang digelar di Jakarta, Senin, 2 November 2015.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman memaparkan, Indonesia sebetulnya sudah mengalami peningkatan penyaluran listrik (rasio elektrifikasi). Pada Mei 2015 kemarin, tingkat elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 85,1 persen. Rasio elektrifikasi tertinggi masih dipegang oleh Jakarta. Sedangkan rasio elektrifikasi yang terendah adalah wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
“ Problem pemenuhan elektrifikasi nasional pada dasarnya adalah elektrifikasi di daerah tertinggal,” ungkap Jarman.
Senada dengan Jarman, Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Faizul Ishom menyebutkan, saat ini rata-rata rasio elektrifikasi di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia adalah berkisar di angka 70%, jauh tertinggal di bawah rata-rata rasio elektrifikasi nasional.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah kebijakan desentralisasi energi, dimana setiap daerah dapat memiliki sumber daya listriknya masing-masing dan mampu mengaliri setiap warganya disana.
