Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Dream - Presiden Joko Widodo menjanjikan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota sebesar Rp 100 miliar. Akibat penambahan anggaran tersebut, terdapat kenaikan Rp 106 triliun dalam pos belanja transfer ke daerah yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 643,8 triliun dalam APBN-P 2015.
Jokowi menyatakan besaran anggaran pembangunan ini nantinya akan berbeda setiap wilayah karena ditentukan berdasarkan pada indikator tata kelola, indeks korupsi sesuai audit BPK, dan juga luas wilayah serta jumlah penduduk masing-masing daerah.
“ Penambahan dana itu nantinya tidak merata, ada yang Rp 100 miliar, mungkin ada yang Rp 80 miliar, mungkin ada yang Rp 70 miliar, dan mungkin ada yang lebih besar,” jelas Jokowi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Rabu, 29 April 2015.
Jokowi menambahkan pemberian dana tambahan sebesar Rp 100 miliar untuk kabupaten/kota itu tidak permanen. Ia menyebutkan, belum tentu pada tahun 2017 mendatang dana tersebut akan diberikan kembali.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan memulai pembangunan infrastruktur.
“ Fokus kita jelas, fokus kita sekarang ini infrastruktur, baik berupa pertanian, irigasi, bendungan, jalan, jalan tol, maupun jalan-jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Baik yang berupa pelabuhan untuk konektivitas antar pulau, airport untuk konektivitas antar provinsi antar pulau. Konsentrasi anggaran kita akan mengarah ke situ,” paparnya.
Nantinya, apabila penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dipercepat, Jokowi meyakini pertumbuhan ekonomi akan bergerak karena daya beli rakyat itu banyak tergantung di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. (Ism)
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya