Menteri Khofifah mengatakan sejumlah kebiasaan dalam masyarakat masih menjadi belenggu terhadap tumbuh kembang anak.
Dream - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberikan empat cakupan yang menjadi permasalahan terkait kesejahteraan anak. Empat cakupan ini muncul karena adanya perubahan sosial yang memengaruhi pola hubungan antarpersonal dalam masyarakat sehingga menyebabkan situasi tak ramah pada anak.
" Kesejahteraan anak terbagi dalam aspek kebudayaan, aspek kesehatan, hukum dan perlindungan anak. Seperti contohnya di NTT, " belis" (mahar) menjadi kendala untuk mencatatkan pernikahan mereka," ujar Khofifah di Jakarta, Senin, 14 September 2015.
Menurut Khofifah, " belis" yang merupakan adat di NTT menjadi kendala sebab seringkali ditetapkan dengan harga tinggi. Kondisi ini mendorong masyarakat tidak dimilikinya kartu keluarga. Jika tidak memiliki kartu keluarga maka kecil kemungkinan untuk memiliki akte kelahiran.
Kondisi itu nantinya akan memengaruhi sistem pendidikan anak serta lapangan pekerjaan membutuhkan akte kelahiran. Untuk itu, Kemensos mensosialisasikan hal ini kepada kepala adat di NTT sehingga " belis" bisa diganti.
" Sehingga kalau kita mau bilang ini sebagai bonus demografi, betul ini bonus demografi untuk anak muda di masa depan," papar dia.
Adapun dari segi hukum, Khofifah telah menyempatkan proyek percontohan desa dengan anak sejahtera di lima titik agar sesuai dengan UU SPPA. Pembangunan itu dimaksudkan agar anak-anak bermasalah hukum dapat mendapatkan perhatian yang relatif dan komprehensif.
Dalam bidang kesehatan, Khofifah menyatakan, gizi anak menjadi satu perhatian penting. Dia pun berencana akan memberikan perhatian untuk perempuan remaja yang sudah harus memasuki gaya hidup sehat.
Mengenai perlindungan anak dari kelahiran yang tidak diharapkan, dia mengatakan sudah memasukkan persoalan tersebut dalam Undang-undang (UU) Perlindungan Anak. Lebih lanjut dia meminta pemuka-pemuka agama untuk membantu penanganan anak di panti asuhan. (Ism)
