Bupati PPU Buka Suara Soal Proyek Rumah Dinas Rp34 Miliar yang Belum Beres

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Sabtu, 11 September 2021 11:48
Bupati PPU Buka Suara Soal Proyek Rumah Dinas Rp34 Miliar yang Belum Beres
Rumah dinas itu ada dermaganya. Namun sampai saat ini pengerjaannya belum kelar-kelar.

Dream – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud, angkat bicara tentang pembangunan rumah dinas yang mencapai Rp34 miliar. Gafur menyebut selama 20 tahun, PPU tidak memiliki rumah dinas dan pembangunan itu melanjutkan rencana bupati sebelumnya.

“ Yang saat ini kami gunakan rumah eks Camat Balikpapan seberang. Tentunya juga menjadi aset daerah,” kata Gafur dikutip dari Merdeka.com, Sabtu 11 September 2021.

Sesuai surat Keputusan Bupati PPU No. 593.33/240/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan Rumah Jabatan, Perkantoran Terpadu dan Fasilitas Pendukungnya Serta Pembangunan Kota Pesisir (Waterfront City) Terpadu di Kelurahan Sungai Parit dan Nipah-Nipah Kec Penajam Kabupaten PPU seluas total 479,52 hektare.

Pemkab melaporkan tahun 2015 masuk tahap perencanaan, tahun 2019 masuk tahap penganggaran dan tahun 2020 masuk tahap pelaksanaan dengan nilai Rp34 miliar dengan masa pelaksanaan 180 hari kerja. Biayanya sudah dibayarkan Rp21 miliar. Karena ada refocusing anggaran sebesar 35 persen, sisanya Rp13 miliar akan diusulkan dalam APBD-P tahun ini.

“ Menurut kami, daripada membuang anggaran untuk setiap tahun menyewa di mana pada saat bersamaan kami juga butuh pembiayaan infrastruktur yang sangat banyak mengingat luas area PPU 3.333 km persegi,” kata dia.

1 dari 6 halaman

Rumah Dinas Tak Jadi Prioritas

Sejak awal menjabat, lanjut Gafur, rumah dinas tidak menjadi prioritas. Tahun 2018, Pemkab menghadapi utang dari pemerintahan sebelumnya sangat banyak yaitu sekitar Rp800 miliar. Tahun 2019 sebagian dibayarkan dan di tahun 2020 sudah mulai pembangunan mengutamakan infrastruktur umum seperti BPJS dan sekolah gratis.

“ Karena aturan alokasi APBD untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Kemudian baru fokus di tahun 2021 fokus penyelesaian rudin. Inginnya rudin Wakil Bupati dan Forkompinda juga dibangun,” kata dia.

Gafur mengatakan, delapan kantor dinas Pemkab PPU juga masih sewa. Daripada menyewa dan tidak bisa menjadi aset daerah, lanjut dia, lebih baik membangunnya.

“ Kan sayang sewa-sewa sampai Rp71 miliar tetapi tidak menjadi aset daerah. Dengan pembangunan ini, kami berharap tata kota lebih terlihat daripada sebelumnya,” kata dia.

2 dari 6 halaman

Diingatkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pembangunan rumah dinas tidak menimbulkan kerugian negara. Hal ini disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK, Wahyudi.

Ini disampaikan saat monitoring dan evaluasi dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud dan jajaran secara daring. Di sini KPK tidak mengomentari bentuk, lokasi, dan biaya rumah dinas, tetapi perhatian pimpinan, terutama di area pencegahan korupsi.

“ Jangan sampai ke depan terkait pembangunan rudin ada hal-hal yang akan menyeret pejabat PPU ke ranah tindak pidana korupsi (tipikor),” ujar Ketua Satuan Tugas, melalui keterangan tertulis diterima merdeka.com, dikutip Sabtu 11 September 2021.

KPK kembali menekankan agar inspektorat melakukan probity audit sejak awal untuk mengeliminasi risiko tipikor. KPK juga berharap Pemkab PPU menjalankan prinsip keterbukaan dan transparansi dengan secara rutin memberikan update kepada publik terkait pembangunan rudin tersebut.

“ Kami harap Pemkab PPU memastikan pembangunan rumah dinas tidak ada potensi kerugian keuangan negara, memenuhi kaidah hukum yang berlaku dan terbebas dari praktik suap, pemerasan, gratifikasi dan perbuatan lainnya yang merugikan masyarakat. Kami juga berharap Pemkab tetap melibatkan BPKP untuk pendampingan dan APIP melakukan reviu atas pekerjaan sehingga tidak ada potensi korupsi,” kata Wahyudi.

3 dari 6 halaman

Disorot! Sudah Habis Rp34 Miliar, Pembangunan Rumah Dinas Bupati PPU Belum Beres

Dream - Proyek pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat publik mengelus dada. Di tengah pandemi, proyek itu sudah menghabiskan Rp34 miliar namun belum juga selesai.

Bahkan, kelanjutan proyek itu disebut masih membutuhkan dana tambahan mencapai Rp1 miliar. Sebab, ada sejumlah bagian dari komplek rumah yang belum dibangun.

 

© Dream

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro, mengatakan, ada beberapa pengerjaan lanjutan pada renovasi rumah yang berlokasi di Jalan Pesisir Pantai Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam itu. Salah satunya pembangunan dermaga.

" Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepada daerah itu seperti pagar, ornamen, taman, dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujar Edi.

 

4 dari 6 halaman

Pasang Jaringan Listrik Butuh Rp1,9 M

Edi mengatakan, terjadi perubahan perjanjian (addendum) dalam proyek tersebut. Dalam perjanjian baru, terdapat penambahan anggaran Rp1,9 miliar untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang 2 kilometer di rumah dinas jabatan bupati tersebut.

" Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak," kata dia.

Menurut Edi, pekerjaan sejumlah item seperti pagar, ornamen, taman, dan dermaga, dijalankan bersamaan dengan penggarapan interior. Dia berharap proyek ini bisa tuntas tahun ini.

Tetapi, jika tidak memungkinkan, pihaknya akan mengajukan usulan anggaran lanjutan proyek pembangunan rumah dinas bupati pada 2022, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 6 halaman

Anggaran Belanja Tahun Depan Rp2.780,7 Triliun, Ini Alokasi Terbesarnya

Dream – Pemerintah merencanakan belanja negara di tahun depan mencapai Rp2.780,7 triliun. Dari alokasi Rancangan APBN 2022, porsi anggaran untuk pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. 

Khusus anggaran di bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan 9,4 persen dari alokasi RAPBN 2022 terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp255,3 triliun.

“ Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata dia dalam siaran langsung pidato kenegaraan RAPBN 2022 dari Metro TV, Senin 16 Agustus 2021.

Untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

6 dari 6 halaman

Bagaimana dengan Pos Lainnya?

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan senilai Rp427,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membantu membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Pemerintah juga menyediakan Rp541,7 triliun untuk anggaran pendidikan. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

“ Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata dia.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Fokus pemerintah untuk pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun. ada beberapa fokus pemerintah terkait ini, seperti mempercepat peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19.

 

Beri Komentar