Hasil Rapid Test 300 Positif Corona di Jabar, Lonjakan di Sukabumi Mengejutkan

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 30 Maret 2020 19:50
Hasil Rapid Test 300 Positif Corona di Jabar, Lonjakan di Sukabumi Mengejutkan
Mereka yang dinyatakan positif akan menjalani tes swab.

Dream - Hasil rapid test yang dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat menunjukkan 300 orang positif terinfeksi virus corona baru, Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 paling mengejutkan terjadi di Sukabumi.

" Di luar dugaan untuk tes di Kota Sukabumi, terjadi hasil tes yang paling besar dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dikutip dari Liputan6.com, Senin 30 Maret 2020.

Karena terjadi lonjakan kasus signifikan, pria yang karib disapa Kang Emil itu telah memerintahkan Wali Kota Sukabumi untuk menggelar tes tahap ke dua dan melaksanakan karantina wilayah parsial.

" Untuk Sukabumi kami masih teliti lonjakannya terjadi dari wilayah mana," tambah Ridwan.

Dia tidak menduga lonjakan kasus justru terjadi di Kota Sukabumi. Karena menurut perkiraannya, lonjakan mungkin terjadi di Depok atau Bogor.

1 dari 5 halaman

Jalani Tes Swab

Menurut Ridwan Kamil, 300 orang yang terindikasi positif Covid-19 itu harus menjalani tes ke dua. Jenis tes yang dijalankan yaitu swab atau pengambilan sampel air liur dari mulut untuk mendapat kepastian positif dan tidaknya.

" Datanya belum bisa kita laporkan ke Pemerintah Pusat," kata dia.

Pemerintah Provinsi Jabar telah menggelar rapid test Covid-19 dalam sepekan terakhir di 27 kabupaten/kota. Sebanyak 22 ribu test kit dikirim ke seluruh wilayah Jabar untuk mencari kasus positif yang belum terlacak.

" Dari 22 ribu alat tes ada yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan drive thru," kata Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menyatakan rapid test akan terus dijalankan secara bertahap. Targetnya, 100 ribu orang menjalani tes.

Sumber: Liputan6.com/Huyogo Simbolon 

2 dari 5 halaman

Jokowi: Kita Butuh 3 Juta APD Hingga Mei

Dream - Presiden Joko Widodo mendapat laporan mengenai pasokan Alat Pelindung Diri (APD) dalam negeri masih terbatas. Padahal, kebutuhan APD saat ini hingga Mei sangat banyak.

" Perhitungan menunjukkan bahwa kita membutuhkan kurang lebih tiga juta APD hingga akhir Mei," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.

Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Jokowi meminta segera dilakukan pengadaan APD dalam jumlah besar. Selain itu, dia juga meminta produksi APD dalam negeri menjadi prioritas untuk kebutuhan pasokan yang semakin menipis.

" Data yang saya terima ada 18 perusahaan produsen APD di negara kita," kata Jokowi.

Agar proses produksi tidak terhambat, Jokowi juga meminta diberikan kemudahan impor bahan baku. " Berikan kemudahan," kata dia.

Menurut Jokowi, sudah ada 165 ribu APD yang telah disalurkan ke seluruh daerah di Indonesia. Dia berharap seluruh tenaga medis dapat aman bekerja dengan APD dan peralatan kesehatan yang memadai.

" Saya juga minta ini betul-betul dipantau, dari provinsi harus segera dikirim ke rumah sakit yang ada di daerah sehingga bisa memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham.

3 dari 5 halaman

Jokowi Siapkan Perpres dan Inpres Mudik Cegah Corona

Dream - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan hukum untuk mengatur arus mudik Lebaran 2020. Aturan ini diperlukan mengingat sudah ada sebagian orang mudik padahal Indonesia tengah menghadapi infeksi virus corona.

" Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pengaturan mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah persebaran Covid-19," ujar Fadjroel, dikutip dari Merdeka.com.

Menurut Fadjroel, Jokowi telah meminta seluruh pihak untuk fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19. Caranya dengan mengurangi mobilitas antardaerah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mudik. Sedangkan kepala daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan mengingat sudah ada masyarakat yang terlanjur mudik.

" Tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan," kata Fadjroel.

Lebih lanjut, Fadjroel mengingatkan keselamatan masyarakat harus menjadi hal utama. Sehingga, pemerintah daerah diminta untuk selalu waspada.

" Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi," kata dia.

Sumber: /Intan Umbari Prihatin

4 dari 5 halaman

Jokowi Desak Langkah Tegas Cegah Warga Mudik Demi Cegah Penyebaran Corona

Dream - Presiden Joko Widodo menilai imbauan untuk masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman kurang cukup. Presiden meminta langkah tegas dari semua pihak untuk menekan angka pergerakan masyarakat dari Jabodetabek ke sejumlah daerah untuk mencegah penyebaran virus corona.

" Demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.

Jokowi menegaskan sejumlah kepala daerah sudah mengimbau para perantau, khususnya di Jabodetabek untuk tidak mudik. Tetapi, jumlah pemudik nyatanya masih tetap tinggi dan terjadi jauh sebelum musimnya.

" Ini (imbauan) saya minta ini untuk diteruskan dan digencarkan lagi. Tapi menurut saya imbauan seperti itu belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk menutup rantai penyebaran Covid-19 ini," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan pergerakan arus mudik terjadi lebih awal sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja informal dan bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diterima Jokowi, dalam kurun waktu delapan hari belakang sudah ada 14 ribu pemudik yang menggunakan 876 armada bus antar provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang menggunakan transportasi massa lain.

" Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

5 dari 5 halaman

Mahfud Md: Gubernur Anies Minta Izin Karantina Jakarta

Dream - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md membenarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengajukan permohonan karantina wilayah ke pemerintah.

Permohonan karantina wilayah itu tertuang dalam surat bernomor 143 dengan tanggal 28 Maret 2020 itu dan baru diterima pemerintah, Minggu, 29 Maret 2020.

" Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah. Itu saja dulu," kata Mahfud, Senin, 30 Maret 2020.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian terkait rencana adanya karantina wilayah di Jakarta. Sejumlah kajian akan dibahas melalui rapat terbatas (ratas) bersama pemerintah pusat.

Langkah ini diambil karena kebijakan karantina wilayah tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

" Jadi berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya bagaimana distribusi logistik dan opsi-opsi itu kita lakukan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo saat dihubungi Liputan6.com, Senin.

Beri Komentar