Negara-negara Arab harus bersatu untuk mendesak Israel mengakui kedaulatan Palestina.
Dream - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan dihelat di Jakarta pada 6-7 Maret 2016 mendatang. Salah satu tema yang akan menjadi pembahasan yaitu mengenai kemerdekaan Palestina.
Terkait dengan tema kemerdekaan Palestina, dua ormas Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan dukungan. Bahkan kedua ormas ini mendesak konferensi tersebut nantinya mendorong pada pengakuan atas kemerdekaan Palestina.
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sudah menjadi sikap politis pemerintahan saat ini yang ditetapkan dalam janji Presiden Joko Widodo saat berkampanye.
Sehingga, menurut dia, solusi yang tepat adalah adanya pengakuan dari baik dari Israel maupun Palestina tentang kedaulatan masing-masing (two state solution)
" Two state solution itu mengambil posisi kemerdekaan Palestina menjadi keharusan tapi kedaulatan Israel juga harus dihormati," kata Mu'ti, di Gedung PBNU, Senin, 22 Februari 2016.
Menurut Mukti, dengan two state solution tersebut peluang Palestina untuk meraih kemerdekaan dan pengakuan internasional akan menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan mengedepankan two state solution wilayah Palestina akan dapat diperhitungkan.
" Kalau tidak dengan two state solution wilayah Palestina hanya sedikit. Mungkin hanya di Gaza. Dan Gaza itu pun yang diperebutkan Hamas dan Fatah," ucap dia.
Sementara Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengatakan peluang kemerdekaan Palestina akan jauh terbuka jika negara-negara Arab bersatu melawan Israel.
" Yang lebih penting ialah negara Arab bersatu melawan Israel. Selama negara Arab pecah nggak mungkin (Palestina merdeka)," ujar Said.
Untuk itu, Mu'ti berharap agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam forum KTT itu.
" Maka Indonesia lebih punya alasan tampil dan memimpin OKI melihat potensi umat Islam di negeri ini, ekonomi dan kekuatan politik Indonesia yang bebas aktif. Indonesia akan menjadi penengah masalah politik di jazirah Arab yang selama ini dikuasai Arab Saudi," ujar dia. (Ism)
