Jemaah Haji 2020 Dipastikan Kena Biaya Visa Rp1,136 Juta

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Selasa, 10 Desember 2019 17:02
Jemaah Haji 2020 Dipastikan Kena Biaya Visa Rp1,136 Juta
Pemerintah akan melobi pemerintah Arab Saudi mengenai keringanan

Dream - Ongkos haji untuk musim 2020 dipastikan bertambah. Ini lantaran para jemaah haji yang berangkat tahun depan terkena kewajiban membayar visa yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi. 

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali, dalam rapat dengan panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR di Senayan. 

Dalam rapat itu, Nizar mengatakan jemaah haji pada 2020 dikenakan biaya visa sebesar 300 riyal atau Rp1,136 juta.

" Tahun ini setiap orang asing hadir ke Tanah Suci kedapatan biaya kedatangan 300 riyal baik visa kunjungan haji, umroh dan berlaku umum," ujar Nizar, Selasa 10 Desember 2019.

Nizar menerangkan pada 2020 mendatang Saudi tidak lagi menerapkan visa progresif bagi jemaah haji atau umroh. Yang ada hanya visa kunjungan yang dibebankan kepada setiap kepala dengan beban Rp1,136 juta.

" Setiap kali datang pertama kali, kedua atau ketiga atau berapa pun kena 300 riyal," ucap dia.

 

1 dari 6 halaman

Aturan Resmi Saudi

Nizar mengatakan aturan itu sudah ditetapkan Saudi. " Ada surat resmi keputusan pimpinan menteri-menteri (Arab Saudi) memutuskan itu," kata dia.

Meski demikian, kata dia, Kemenag tengah melobi Kerajaan Arab Saudi untuk keringanan petugas haji agar tidak dibebankan biaya visa.

" Paling tidak visa petugas haji yang jumlahnya 4.500 orang, karena ini petugas dibebaskan dari biaya visa. Ini kita mengirim surat dispensasi," ujar dia.

2 dari 6 halaman

Menag Lobi Saudi Tetapkan Kuota Dasar Haji Indonesia 231 Ribu

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, memanfaatkan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menetapkan kuota dasar jemaah Indonesia menjadi 231 ribu.

“ Menteri Agama Fachrul Razi telah bersurat kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, meminta agar kuota dasar Indonesia ditetapkan menjadi 231.000,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa 3 Desember 2019.

Menurut Nizar, lobi dan surat ini diperlukan karena hitungan kuota dasar Indonesia yang tertuang dalam MoU penyelenggaraan ibadah haji 2020 masih sebesar 221.000. Meski ada penjelasan bahwa pemerintah Indonesia meminta tambahan kuota dasar.

“ Dari hasil pembahasan dalam spesial official meeting dengan Wakil Menteri Haji (Arab Saudi), permintaan ini akan dipertimbangkan,” ujar dia.

Sampai 2016, kuota dasar jemaah haji Indonesia berjumlah 211.000, terdiri dari 194.000 kuota jemaah haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus.

3 dari 6 halaman

Penentuan kuota haji ini mengacu kepada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1987 di Amman, Jordania. Hitunganya, dari 1.000 penduduk Muslim di suatu negara, hanya satu orang yang punya kesempatan menyelenggarakan haji.

Sejak 2013, kuota dasar ini mengalami pengurangan sebesar 20 persen, menjadi 168.800, terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus.

Tapi pada 2017, kuota dasar jemaah haji Indonesia kembali normal menjadi 211.000. Pada tahun itu, atas lobi Presiden Joko Widodo, Raja Salman memberikan tambahan sebesar 10.000 sehingga kuota jemaah Indonesia menjadi 221.000. Jumlah itu bertahan sampai saat ini.

“ Tahun 2019, Raja Salman kembali memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia sehingga menjadi 231.000. Menteri Agama meminta agar jumlah itu dijadikan kuota dasar jemaah haji Indonesia,” kata dia.

“ Selain kuota jemaah, kami juga mengajukan usulan tambahan untuk kuota petugas haji, dari 4100 tahun lalu menjadi 4200,” ujar dia.

Nizar mengatakan, penambahan kuota haji menjadi salah satu pertimbangan karena meningkatnya antrean jemaah haji Indonesia terus memanjang. Di Bantaeng Sulawesi Selatan misalnya, masa tunggu jemaah sudah mencapai 40 tahun, atau keberangkatan pada 2060. Rata-rata masa tunggu jemaah haji Indonesia saat ini sekitar 20 tahun.

4 dari 6 halaman

Usul 6 Poin Operasional Haji 2020, RI Minta Biaya Visa Ditunda

Dream - Selain perbaikan fasilitas di Mina, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan enam poin perbaikan penyelenggaran ibadah haji ke pemerintah Arab Saudi.

Usulan perbaikan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 antara Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis mengatakan, salah satu usulan yang muncul yaitu penundaan biaya penerbitan visa jemaah haji Indonesia.

 Kondisi tenda-tenda Mina

Kondisi tenda-tenda Mina

Sri Ilham mengatakan, pada pelaksanaan ibadah haji 2020, jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar 300 riyal, setara Rp1,1 juta.

Kebijakan ini terasa berat karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.

“ Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tahun ini,” kata Sri Ilham, dalam keterangan resminya, Selasa, 3 Desember 2019.

5 dari 6 halaman

Usul Cabut Aturan Gelang Barcode

Sri Ilham mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerapkan kebijakan jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air.

Padahal, pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

“ Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujar dia.

Permintaan lain yaitu layanan fast track untuk 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 2018. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji.

“ Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.

6 dari 6 halaman

Jarak Pemondokan di Mina Terlalu Jauh

Sri Ilham mengatakan, sejak 2020, maskapai Arab Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari, dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.

Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan. “ Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” kata Sri Ilham.

Permintaan lain yaitu penempatan jemaah di Armina berdasarkan zonasi di Mekah sejak 2019. Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Mekah. Penempatan dengan sistem zonasi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina.

“ Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.

Sri Ilham juga menyoroti transportasi jemaah di Mina. Setiap tahun, kata Sri Ilham, selalu saja ada jemaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 kilometer dari tempat lempar jumrah.

Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan. “ Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke jamarat,” kata dia.

Beri Komentar
Ria Irawan Larang Rano Karno Jenguk Dirinya, Kenapa?