Jokowi Perintahkan Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 2 April 2020 16:30
Jokowi Perintahkan Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan
Dia mendapat laporan bahwa distribusi beras di suatu daerah terganggu karena penutupan jalan.

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk menegur kepala daerah yang memblokade jalanan untuk mencegah penyebaran virus corona, Covid-19. Keputusan menutup jalan itu, kata Jokowi, telah berdampak pada terhambatnya distribusi logistik.

" Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi, Kamis, 2 April 2020.

Dalam situasi seperti saat ini, Jokowi menegaskan, distribusi logistik harus lancar agar kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat terpenuhi. Presiden mengaku mendapat laporan bahwa distribusi beras di suatu daerah terganggu karena penutupan jalan.

" Saya dapat laporan dari dua daerah, urusan beras agak terganggu karena jalan yang tertutup. Tolong Pemda diberitahu mengenai hal ini," ujar Jokowi tanpa menyebutkan daerah yang dimaksud.

 

1 dari 5 halaman

Kondisi Ramadan

Jokowi mengatakan, ketersediaan bahan pokok harus tersedia di tengah situasi pandemi virus corona. Sebab, dalam hitungan beberapa pekan mendatang, umat Islam akan menunaikan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

" Ada beberapa hal yang perlu dapat perhatian kita bersama. Yang pertama ini betul-betul dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok dan saya cek juga ke Bulog," kata dia.

Jokowi mengaku telah mengecek ke daerah-daerah mengenai panen raya yang diprediksi pada April 2020. Jokowi memastikan ketersediaan bahan pokok tercukupi.

" Saya cek ke daerah, cek ke Bulog mengenai panen raya seperti apa. Saya melihat daging, telur, gula, terigu dan lain-lainnya masih berada dalam kondisi baik," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/ Lizsa Egeham

2 dari 5 halaman

Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Virus Corona

Dream - Presiden Joko Widodo menetapkan Indonesia dalam status darurat kesehatan terkait pandemi virus corona. Pertimbangannya, virus yang diberi nama resmi Covid-19 itu merupakan penyakit dengan risiko tinggi.

" Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut saya telah memutuskan dalam rapat kabinet, opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB," ujar Jokowi, Selasa 31 Maret 2020.

Jokowi menyatakan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kepala gugus tugas dan kepala daerah. Selain itu, Jokowi juga sudah menerbitkan PP mengenai PSBB dan Kepres kedaruratan Kesehatan.

" Sehingga kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga menyatakan Polri dapat mengambil langkah hukum sesuai Undang-undang agar tujuan PSBB dapat tercapai. Yaitu terbebasnya masyarakat dari pandemi virus corona.

3 dari 5 halaman

Ingatkan Agar Tak Gegabah

Jokowi mengatakan, pengalaman negara lain dalam menangani Covid-19 bisa menjadi bahan pembelajaran. Tetapi, dia mengingatkan setiap negara punya ciri khas yang berbeda baik dari wilayah, karakter penduduk, kedisiplinan dan lain sebagainya.

" Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Semua harus dihitung," kata Jokowi.

Terkait wacana darurat sipil, Jokowi mengatakan hal itu masuk dalam skenario yang disiapkan pemerintah. Menurut dia, darurat sipil bisa ditetapkan ketika berhadapa dengan situasi upnormal atau tidak biasa.

" Tetapi kalau yang terjadi seperti sekarang ini, tentu saja tidak," kata Jokowi. 

4 dari 5 halaman

Kapolri: Warga Ngeyel Berkerumun di Tengah Corona Dijerat Pidana

Dream - Kapolri, Jenderal Idham Aziz, menegaskan bakal menerapkan sanksi pidana kepada masyarakat yang ngeyel berkerumun maupun menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang di tengah pandemi virus corona. Apalagi tetap membandel meski sudah dibubarkan polisi.

" Terkait sanksi pidana terhadap measyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah dalam masa darurat pandemi Covid-19, seperti tidak mau dibubarkan saat berkerumun, mengadakan keramaian setelah diperintah (bubar) petugas," ujar Idham, dikutip dari Liputan6.com.

Idham mengatakan warga yang tetap berkerumun diancam dengan sejumlah pasal pidana. Seperti Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, serta Pasal 212, 214 ayat 1 dan 2, 216 dan 218 KUHP.

Idham mengatakan hingga saat ini Polri tetap mengedepankan upaya preventif. Sejauh ini belum ada warga yang dijerat hukum karena melawan pembubaran.

" Alhamdulillah, masyarakat kita di Indonesia ini masih patuh terhadap imbauan-imbauan Polri. Bila kita melihat, bandingkan dengan negara-negara lain yang polisinya sudah menggunakan penegakan hukum lebih keras," kata Idham.

Sumber: Liputan6.com

5 dari 5 halaman

Cegah Corona, Indonesia Resmi Larang WNA Masuk dan Transit

Dream - Pemerintah resmi melarang warga negara asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia. Kebijakan ini diterapkan setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan pencegahan terhadap imported case atau penularan virus corona dari luar negeri.

" Presiden sudah memutuskan bahwa kebijakan yang ada selama ini perlu diperkuat, dan telah diputuskan bahwa semua kunjungan dan transit warga negara asing ke wilayah Indonesia untuk sementara akan dihentikan," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 31 Maret 2020.

Retno menjelaskan, terdapat pengecualian dalam larangan ini. Bagi warga asing yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap, pemegang izin diplomatik, serta pemegang izin tinggal dinas, tetap dibolehkan masuk.

" Dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang tepat dan yang berlaku. Tetapi secara umum maka semua kunjungan dan transit negara asing ke wilayah Indonesia sementara akan dihentikan," kata Retno.

Kebijakan ini, tambah Retno, akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru. Untuk keterangan secara rinci akan disampaikan kemudian.

Sebelumnya, Jokowi meminta ketentuan mengenai perlintasan warga asing dari dan ke Indonesia dievaluasi secara berkala. Ini untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19.

" Saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia dievaluasi secara reguler secara berkala untuk antisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," kata Jokowi.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

Beri Komentar