Kemenag Akan Sederhanakan Materi Manasik Haji

Reporter : Maulana Kautsar
Jumat, 6 Desember 2019 11:00
Kemenag Akan Sederhanakan Materi Manasik Haji
Kemenag ingin jemaah tak terbebani dengan regulasi yang tak ada hubungannya dengan syarat haji.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) akan menyederhanakan materi manasik haji. Rencananya, Kemenag akan memastikan agar materi manasik tidak terlalu banyak membahas regulasi.

Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag, Nasrullah Jasam, mengatakan, materi bimbingan manasik haji yang sederhana akan mudah dipahami jemaah.

" Materi dibuat simpel tapi mendalam. Kalau materi banyak itu dangkal apalagi kebanyakan regulasi," kata Nasrullah dalam keterangan resminya, Kamis 5 Desember 2019.

Saat ini, tambah Nasrullah, materi manasik haji lebih banyak membahas regulasi sehingga malah membebani jemaah.

Akibatnya, pemahaman tentang kondisi di Tanah Suci, misalnya saat tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bahkan tentang penggunaan kain ihram dirasa kurang.

" Jemaah saat haji inginnya fokus dengan ibadahnya, jangan dibebankan materi tentang regulasi. Kebutuhan jemaah adalah bisa memahami manasik haji," ucap dia.

Nasrullah mengatakan, inovasi yang diupayakan Direktorat Pelayanan Haji dalam Negeri demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji Indonesia dalam beribadah, serta dapat memenuhi syarat rukun hajinya.

1 dari 7 halaman

Alasan Jarak Terlalu Jauh, Latihan Praktik Manasik Haji Diusulkan Dikurangi

Dream - Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong mengingatkan Kementrian Agama (Kemenag) untuk mengurangi porsi latihan praktik manasik haji bagi calon jemaah.

Politisi asal Fraksi PAN itu beralasan, latihan manasik haji menjadi tantangan bagi jemaah yang rumahnya terletak jauh dari lokasi praktik. Terlebih, calon jemaah haji Indonesia kebanyakan orang berusia lanjut.

" DPR mendorong bimbingan manasik ini berkurang. Bayangkan dari desa yang sangat jauh datang ke kecamatan. Harus ada rasionalitas," ujar Ali di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Sebagai pengganti, kata dia, Kemenag harus memberikan buku manasik haji lebih awal jauh sebelum waktu keberangkatan. Sehingga, calon jemaah bisa lebih memiliki banyak waktu untuk mempelajarinya.

" Rekomendasinya, begitu menerima nomor porsi keberangkatan haji, buku manasik dikasih sehigga ada interval belajar," ucap dia.

 

2 dari 7 halaman

Wamenag Dukung Buku Manasik Diberikan Lebih Cepat

 Pertemuan anggota DPR dan Kementerian Agama (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)© Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an

Pertemuan anggota DPR dan Kementerian Agama (Foto: Dream.co.id/Muhammad Ilman Nafi`an)

Senada dengan Ali, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mendukung pemberian buku manasik haji lebih awal ketika jemaah sudah mendapat nomor porsi haji.

" Begitu orang mendaftarkan slot, tentu bisa diberi buku panduan. Sembari dia menunggu bisa dibaca-baca untuk referensi tambahan bacaan-bacaan," ujar Zainut.

Wakil Ketua Umum MUI itu mengaku, manasik haji merupakan salah satu poin utama Kemenag dalam melayani jemaah haji.

" Pemerintah punya tanggung jawab pelayanan haji seperti transportasi, akomodasi dan sebagainya. Manasik haji ini sangat penting," kata dia.

3 dari 7 halaman

Menag Lobi Saudi Tetapkan Kuota Dasar Haji Indonesia 231 Ribu

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, memanfaatkan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menetapkan kuota dasar jemaah Indonesia menjadi 231 ribu.

“ Menteri Agama Fachrul Razi telah bersurat kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, meminta agar kuota dasar Indonesia ditetapkan menjadi 231.000,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa 3 Desember 2019.

Menurut Nizar, lobi dan surat ini diperlukan karena hitungan kuota dasar Indonesia yang tertuang dalam MoU penyelenggaraan ibadah haji 2020 masih sebesar 221.000. Meski ada penjelasan bahwa pemerintah Indonesia meminta tambahan kuota dasar.

“ Dari hasil pembahasan dalam spesial official meeting dengan Wakil Menteri Haji (Arab Saudi), permintaan ini akan dipertimbangkan,” ujar dia.

Sampai 2016, kuota dasar jemaah haji Indonesia berjumlah 211.000, terdiri dari 194.000 kuota jemaah haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus.

4 dari 7 halaman

Penentuan kuota haji ini mengacu kepada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1987 di Amman, Jordania. Hitunganya, dari 1.000 penduduk Muslim di suatu negara, hanya satu orang yang punya kesempatan menyelenggarakan haji.

Sejak 2013, kuota dasar ini mengalami pengurangan sebesar 20 persen, menjadi 168.800, terdiri dari 155.200 haji reguler dan 13.600 haji khusus.

Tapi pada 2017, kuota dasar jemaah haji Indonesia kembali normal menjadi 211.000. Pada tahun itu, atas lobi Presiden Joko Widodo, Raja Salman memberikan tambahan sebesar 10.000 sehingga kuota jemaah Indonesia menjadi 221.000. Jumlah itu bertahan sampai saat ini.

“ Tahun 2019, Raja Salman kembali memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia sehingga menjadi 231.000. Menteri Agama meminta agar jumlah itu dijadikan kuota dasar jemaah haji Indonesia,” kata dia.

“ Selain kuota jemaah, kami juga mengajukan usulan tambahan untuk kuota petugas haji, dari 4100 tahun lalu menjadi 4200,” ujar dia.

Nizar mengatakan, penambahan kuota haji menjadi salah satu pertimbangan karena meningkatnya antrean jemaah haji Indonesia terus memanjang. Di Bantaeng Sulawesi Selatan misalnya, masa tunggu jemaah sudah mencapai 40 tahun, atau keberangkatan pada 2060. Rata-rata masa tunggu jemaah haji Indonesia saat ini sekitar 20 tahun.

5 dari 7 halaman

Usul 6 Poin Operasional Haji 2020, RI Minta Biaya Visa Ditunda

Dream - Selain perbaikan fasilitas di Mina, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan enam poin perbaikan penyelenggaran ibadah haji ke pemerintah Arab Saudi.

Usulan perbaikan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 antara Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. 

Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis mengatakan, salah satu usulan yang muncul yaitu penundaan biaya penerbitan visa jemaah haji Indonesia.

 Kondisi tenda-tenda Mina© Istimewa

Kondisi tenda-tenda Mina

Sri Ilham mengatakan, pada pelaksanaan ibadah haji 2020, jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar 300 riyal, setara Rp1,1 juta.

Kebijakan ini terasa berat karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.

“ Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tahun ini,” kata Sri Ilham, dalam keterangan resminya, Selasa, 3 Desember 2019.

6 dari 7 halaman

Usul Cabut Aturan Gelang Barcode

Sri Ilham mengatakan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menerapkan kebijakan jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air.

Padahal, pemerintah Indonesia sudah lama membekali Jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

“ Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujar dia.

Permintaan lain yaitu layanan fast track untuk 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 2018. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji.

“ Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.

7 dari 7 halaman

Jarak Pemondokan di Mina Terlalu Jauh

Sri Ilham mengatakan, sejak 2020, maskapai Arab Saudi menerapkan Program Iyab untuk sebagian kloter jemaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jemaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari, dan lainnya. Setibanya di bandara, jemaah bisa langsung masuk pesawat.

Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jemaah pada fase kepulangan. “ Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” kata Sri Ilham.

Permintaan lain yaitu penempatan jemaah di Armina berdasarkan zonasi di Mekah sejak 2019. Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jemaah haji di Mekah. Penempatan dengan sistem zonasi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina.

“ Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.

Sri Ilham juga menyoroti transportasi jemaah di Mina. Setiap tahun, kata Sri Ilham, selalu saja ada jemaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 kilometer dari tempat lempar jumrah.

Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan. “ Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke jamarat,” kata dia.

Beri Komentar
Roger Danuarta Ogah Lihat Cut Meyriska Tampil Modis