6 Pelajaran Hidup Gen Z yang Perlu Dipelajari Oleh Generasi yang Lebih Tua, Bantu Hidup Lebih Tenang
Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Mahfud MD (Liputan6)
Dream - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ingin menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Tujuannya, guna memburu koruptor kelas kakap, salah satunya Djoko Tjandra.
" Ini mau kita aktifkan lagi TPK. Pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra," kata Menko Mahfud kepada wartawan, Kamis 9 Juli 2020.
Menko Mahfud mengatakan, tim itu terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenkumham. Tim gabungan ini sudah ada di era kepemimpinan Menko Polhukam sebelumnya dan sudah memiliki Inpres.
" Tim Pemburu Koruptor, pernah ada inpresnya dulu, tapi kemudian inpres ini waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kita akan coba perpanjang," terang Mahfud.
Sebagai informasi, TPK ada sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004. Kala itu, TPK beranggotakan Kemenkumham, Kejagung, Kemenlu, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
" Tugas utama dari tim ini adalah menangkap para koruptor terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara," Menko Mahfud menjelaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra, bisa lolos masuk ke Indonesia dengan cara memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.
" Yang bersangkutan memanfaatkan pandemi Covid-19 ini untuk kepentingan yang bersangkutan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 7 Juli 2020.
Adanya pandemi, menurut Dasco membuat aparat penegak hukum berkonsentrasi untuk mengawasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kelengahan itulah yang dimanfaatkan Djoko Tjandra.
Politisi Gerindra itu lantas meminta, institusi penegak hukum segera bersinergi untuk menuntaskan masalah buronan ini.
" Kami imbau kepada aparat penegak hukum saling bersinergi untuk mengungkap kasus ini. Kami akan minta kepada Komisi III yang membawahi penegakan hukum untuk proaktif," tandas dia.
(Sumber: Liputan6.com)
Dream - Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan selamat Hari Bhayangkara kepada seluruh anggota kepolisian RI. Mahfud berharap Polri semakin baik dan tetap terbuka pada opini publik.
" Polri harus terus menerus terbuka terhadap kritik, masyarakat juga jangan segan memberikan masukan dan kritik pada polisi," kata Mahfud, Rabu 1 Juli 2020.
Menurut dia, Polri sebagai alat negara memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting.
" Bayangkan kalau satu negara polisi dan tentaranya terhenti selama setengah jam saja, negara bisa bubar. Tidak ada yang mengamankan, maka orang bisa bertindak brutal, kriminal berat dan tindakan teror lainnya," jelas Mahfud.
Untuk itu dia meminta agar masyarakat bisa memberikan kritik yang konstruktif agar tidak merusak keberadaan Polri.
" Bahwa harus diperbaiki itu iya. Tetapi Polri sendiri harus pada komitmen sebagai abdi negara dan abdi bangsa yang siap menjaga NKRI," pungkas dia.
Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal penting di peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada hari ini, Rabu 1 Juli 2020.
Salah satunya, meminta seluruh anggota Polri terus mengawal penanganan Covid-19 dan menindak tegas siapa saja yang berani memperkaya diri lewat bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Corona.
" Bila ada mens rea-nya ya harus ditindak, silakan digigit saja. Apalagi situasi krisis seperti ini tidak boleh ada satu pun yang main-main," tegas Jokowi.
Lewat kanal YouTube Setpres, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginstruksikan kepada seluruh institusi Polri yang ada di Indonesia untuk melakukan reformasi diri secara total dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Jokowi ingin Polri menerapkan tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
(Sumber: Liputan6.com)
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?

4 Tanda Awal Penyakit Jantung pada Perempuan yang Sering Dianggap Sepele


Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia

6 Pelajaran Hidup Gen Z yang Perlu Dipelajari Oleh Generasi yang Lebih Tua, Bantu Hidup Lebih Tenang

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
