Masuk Mekah Tanpa Izin Saat Musim Haji, Denda Rp38,5 Juta

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 13 Juli 2020 16:02
Masuk Mekah Tanpa Izin Saat Musim Haji, Denda Rp38,5 Juta
Denda akan digandakan jika pelanggaran terbukti dilakukan berulang.

Dream - Arab Saudi mengizinkan sebanyak 10 ribu umat Islam untuk melaksanakan haji. Kuota itu dibagi dengan porsi 30 persen untuk warga lokal dan 70 persen ekspatriat.

Kementerian Dalam Negeri Saudi menyatakan, untuk ekspatriat atau warga negara asing, Saudi memberlakukan seleksi. Mereka yang dinyatakan memenuhi persyaratan bisa berhaji tahun ini.

Mengantisipasi adanya kemungkinan adanya orang menyusup, Mekah akan ditutup selama musim haji.

Mulai 28 Zulqadah hingga 12 Zulhijah 1441 H atau 19 Juli sampai 2 Agustus 2020, Saudi melarang orang masuk Mekah tanpa izin resmi.

Apalagi untuk situs suci pelaksanaan ibadah haji. Jika ditemukan ada orang tanpa izin bisa masuk di Arafah, Mina, dan Muzdalifah, maka dikenakan denda sebesar 10 ribu riyal, setara dengan Rp38,5 juta dan akan digandakan jika pelanggaran dilakukan berulang.

 

 

1 dari 5 halaman

" Petugas keamanan akan berjaga di semua jalan raya dan jalur menuu Kota Suci untuk mencegah pelanggaran dan mengawasi setiap upaya untuk memasuki wilayah tersebut selama periode tertentu," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Saudi seperti disiarkan kantor berita negara, Saudi Pers Agency.

Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengatakan hingga saat ini, ada 160 kewarganegaraan yang mengajukan permohonan melaksanakan haji. Saudi telah melakukan screening elektronik untuk memilih siapa yang akan melaksanakan haji tahun ini.

Permohonan akan dipilih berdasarkan standar tinggi untuk memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan jemaah dalam keadaan baik. Batas waktu pengajuan aplikasi permohonan haji sudah ditutup pada 10 Juli pekan lalu.

Sumber: Arab News

2 dari 5 halaman

Ada 70 Kuota Haji Buat Warga Asing, WNI di Saudi Bisa Daftar?

Dream - Menteri Agama Fachrul Razi memberikan penjelasan terkait kuota haji 70 persen yang disediakan Arab Saudi untuk warga asing atau ekspatriat. Dia mengaku sudah mendapat kabar tersebut ketika bertemu dengan Dubes Saudi, Essam bin Abed Al Thaqafi.

" Saat saya tanya apakah ada kuota khusus untuk kedutaan kita di Saudi Arabia, mereka mengatakan belum ada keputusan tentang itu. Tapi kami sepakat 70 persen dari 10 ribu akan kami berikan kepada ekspatriat, dan bagaimana mekanismenya sedang kami rumuskan," ujar Fachrul mengulang jawaban Dubes Essam di hadapan Komisi VIII DPR, dikutip dari Liputan6.com.

Fachrul juga mengatakan belum ada kepastian mengenai jatah kuota untuk warga Indonesia yang sudah di Saudi di musim haji tahun ini.

" Tapi saat ini saya dengar bahwa berdasarkan pengajuan, nanti setelah pengajuan baru mereka akan putuskan tentang mekanismenya, atau kuotanya, atau apapun namanya itu," kata Fachrul.

 

3 dari 5 halaman

Selanjutnya, Fachrul mengatakan Essam memberikan apresiasi atas dukungan Indonesia mengenai pembatasan kuota haji yang diterapkan Saudi. Hal itu disampaikan Essam ketika bertemu dengan Fachrul beberapa hari lalu.

" Beberapa hari lalu Dubes Arab Saudi Essam bin Abed Al Thaqafi telah berkenan bersilaturahmi dengan Kementerian Agama. Beliau menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap keputusan Saudi membatasi jemaah haji tahun ini," kata Fachrul.

Lebih lanjut, Fachrul menjelaskan alasan yang dipakai Saudi sama dengan dasar keputusan Indonesia membatalkan pemberangkatan haji tahun ini. Yaitu mengutamakan keselamatan jiwa manusia di tengah pandemi.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

4 dari 5 halaman

Saudi Buka Pendaftaran Haji 2020, Alokasi 70 Persen Kuota Untuk Warga Asing

Dream - Kementerian Haji dan Umrah Saudi membuka pendaftaran online bagi Muslim yang hendak melaksanakan haji 1441 H atau 2020 M pada Senin, 6 Juli 2020 waktu setempat. Total kuota haji yang disediakan tahun ini sebanyak 10 ribu jemaah.

Alokasi terbesar jemaah haji tahun ini akan disediakan untuk warga asing yang sudah berada di Saudi sebesar 70 persen. Sisanya sebanyak 30 persen diperuntukkan bagi warga lokal.

Kondisi kesehatan yang baik menjadi kriteria utama seseorang diizinkan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kuota haji bagi warga lokal hanya diberikan kepada petugas kesehatan dan personel keamanan yang dinyatakan benar-benar pulih dari infeksi Covid-19.

Dikutip dari Arab News, para tenaga kesehatan dan personel keamanan yang diizinkan berhaji akan dipilih dari basis data pasien sembuh sepenuhnya dari Covid-19. Ini sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menjaga kesehatan seluruh lapisan masyarakat dalam fase perang melawan Covid-19, demikian dilaporkan Saudi Press Agency.

 

5 dari 5 halaman

Kementerian menyatakan pendaftaran dapat dilakukan di laman resmi localhaj.haj.gov.sa bagi warga asing mulai Senin hingga Jumat, 10 Juli 2020. Nama-nama yang terpilih untuk melaksanakan haji akan diumumkan pada Senin, 12 Juli 2020.

Pemilihan warga asing dan pelaksanaan ibadah haji mereka akan diperketat sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19. Hanya mereka yang dinyatakan sehat secara medis dan telah dinyatakan negatif Covid-19 melalui tes PCR boleh melaksanakan haji.

Juga bagi warga asing yang belum pernah berhaji. Serta syarat usia ditetapkan antara 20 sampai 50 tahun serta tidak memiliki riwayat kronis apapun seperti diabetes, tekanan darah, sakit jantung, maupun mengalami gejala seperti Covid-19.

Para pendaftar juga diharuskan bersumpah mereka belum berhaji melalui tanda yang terdapat dalam laman pendaftaran. Selain itu, mereka juga diharuskan menjalani karantina selama 14 hari sebelum dan sesudah melaksanakan haji.

Mereka yang terpilih secara online diminta menyerahkan semua dokumen diperlukan. Penyerahan dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Kementerian haji juga menyatakan pendaftaran online merupakan pengajuan awal untuk haji. Sementara tahap akhir hingga izin keluar akan ditentukan setelah kementerian memastikan pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan.

Hasil pendaftaran online akan dikirimkan dalam bentuk pesan melalui nomor ponsel yang sudah didaftarkan.

Sementera kementerian menyatakan aplikasi yang masuk dapat dibatalkan jika terjadi ketidakpatuhan dalam hal persyaratan baik dalam peraturan maupun kesehatan. Kementerian juga menegaskan berhak untuk membatalkan permohonan kapan saja jika ditemukan perbedaan informasi yang diberikan.

(sah, Sumber: Arab News)

 

Beri Komentar