Mahfud MD Sebut Tak Ada Undang-undang Larang Golput
Dream - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyebut tidak ada undang-undang yang melarang masyarakat untuk melakukan golput atau tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum.
"Enggak ada UU-nya, enggak ada hukumnya, mau pakai pasal apa? Mau pakai teror-teror, bukan, mau pakai hoaks-hoaks, bukan. Karena ngajak itu terang-terangan bukan berita hoaks tetapi kalau menghalang-halangi, 'udah kamu jangan milih saya kerangkeng misalnya, saya sikat' nah itu menghalang-halangi," ujar Mahfud dikutip dari laman Liputan6.com, Jumat 29 Maret 2019.
Pernyataan Mahfud itu menjawab pertanyaan terkait pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, yang mengusulkan akan memberikan sanksi kepada masyarakat apabila golput.
Meski demikian, Mahfud mengajak masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019.
"Oleh sebab itu, lebih baik mari kita ajak masyarakat untuk tidak golput sebagai tanggung jawab moral. Karena negaranya milik kita bersama, setiap suara itu akan memberi sumbangan bagi perkembangan kenegaraan kita ke depan," kata dia.
Fatwa MUI Gresik: Golput Haram!
Dream - Potensi golput pada pemilihan umum 17 April 2019 dinilai masih tinggi. Sikap golput dinilai dapat berpengaruh terhadap prosesi suksesi kepemimpinan di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pun bersikap. Mereka mengeluarkan fatwa yang menyatakan golput haram. Melalui fatwa ini, MUI Gresik mengimbau masyarakat untuk menyalurkan suaranya pada pemilu.
"Sebagian besar ulama sepakat bahwa menyoblos adalah wajib, bagi siapa yang tidak mengikuti mayoritas ulama, melawan, tidak menyoblos berarti termasuk maksiat," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Gresik, KH Ainur Rofiq Thoyib, dikutip dari Beritajatim.com, Rabu 27 Maret 2019.
"Menentang kesepakatan ulama itu termasuk haram dan berdosa," lanjut Ainur.
Meski MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, angka golput di Kabupaten Gresik masih cukup tinggi. Untuk mengantisipasi hal ini, Ainur meminta sejumlah pihak, terutama penyelenggara pemilu, turut serta menyebarkan fatwa tersebut agar semakin meluas.
"Dalam minggu ini insyaallah maklumat itu sudah terkirim semua," kata Ainur.
Tak hanya itu, Ainur mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan fatwa tersebut kepada seluruh tokoh agama di Kabupaten Gresik. Diharapkan, fatwa tersebut disampaikan kepada umat lewat masjid dan mushola.
"Pesta demokrasi juga termasuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu, menggunakan hak pilih adalah kewajiban," ucap dia.
Komisioner KPUD Gresidek, Makmun, menjelaskan pihaknya terus menggelar sosialisasi agar masyarakat menyalurkan hak suaranya. Sosialisasi dijalankan secara lebih intensif menjelang pelaksanaan pemilu.
"Mudah-mudahan melalui sosialisasi dari semua aspek bisa menekan golput," kata dia.
Sumber: Beritajatim.com
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Md Telah Siapkan Surat Pengunduran Diri, Ini Respons Jokowi
Tanggapan Jokowi soal Mahfud Md Telah Siapkan Surat Pengunduran Diri
Baca SelengkapnyaDisarankan Mundur dari Menteri oleh Ganjar, Segini Kekayaan Mahfud MD
Segini kekayaan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga Menkopolhukam.
Baca SelengkapnyaMahfud MD: Tuhan Sudah Atur Semuanya
Mahfud MD mengaku tenang menghadapi Pilrpes hari ini
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud Md Bertemu Mensesneg di Tengah Rencana Mundur, Minta Bertemu Jokowi
Di tengah rencana mundur, Mahfud bertemu Mensesneg.
Baca SelengkapnyaMahfud Md: Pedang Hukum Kita Itu Tumpul, Kalau Tidak Bisa Tabrak Habis-Habisan
Mahfud juga meminta maaf kepada masyarakat yang menyaksikan langsung terjadinya perusakan alam.
Baca SelengkapnyaNOTED KAK! Kata-Kata Manis Bos
Sahabat Dream bercanda lagi soal kantor yuk. Kali ini ada gak bos kamu yang seperti `PHP` dengan kata-kata manisnya? Cuma bercyanda ya....
Baca Selengkapnya