Pemerintah Daerah Ini Bayar Pria yang Nikahi Janda Rp41 Juta

Reporter : Sugiono
Selasa, 10 Oktober 2017 19:00
Pemerintah Daerah Ini Bayar Pria yang Nikahi Janda Rp41 Juta
Pemerintah daerah ini menyiapkan anggaran Rp41 miliar pertahun.

Dream - Pemerintah Madhya Pradesh punya cara unik untuk 'menyelamatkan' para janda di negara bagian India tersebut. Departemen Sosial setempat akan memberikan uang 200.000 rupee atau sekitar Rp41 juta kepada siapa saja lelaki yang bersedia menikah dengan janda.

Pemerintah mengatakan, program tersebut merupakan inisiatif pertama di negara bagian tersebut. Dengan iming-iming ini, pemerintah berharap akan ada 1.000 perkawinan dengan janda di wilayah itu saban tahunnya.

Hanya saja, para janda yang yang boleh dinikahi adalah mereka yang berusia di bawah 45 tahun. Sejak program ini dirancang pada Juli lalu, belum ada angka pasti tentang berapa janda yang sudah menikah lagi.

Pada Juli lalu, Mahkamah Agung telah meminta Departemen Sosial untuk merancang sebuah kebijakan yang mendorong pernikahan bagi para janda.

Pemerintah akhirnya mendapat inspirasi dengan memberikan insentif uang. Kebijakan ini mungkin yang pertama sejak aturan pernikahan janda di India dilegalkan pada tahun 1856.

1 dari 1 halaman

Tapi Syaratnya....

Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah menyiapkan dana 200 juta rupee sekitar Rp41 miliar dalam setahun. Menurut draft undang-undang baru ini, para pria yang bersedia menikah dengan janda berusia antara 18 dan 45 tahun akan mendapat dana 200.000 rupee.

Usulan tersebut saat ini telah siap dikirim ke Departemen Keuangan, sebelum dibahas di depan kabinet. Para pejabat percaya undang-undang akan mulai berlaku dalam waktu tiga bulan.

Untuk memastikan bahwa program tersebut tidak disalahgunakan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Selain usia janda yang boleh dinikahi, pernikahan tersebut harus yang pertama bagi pengantin pria.

Kedua, pasangan tersebut harus mendaftarkan pernikahan mereka di kantor pusat distrik tempat mereka tinggal.

Bukti pendaftaran pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor desa dan badan-badan lokal tidak akan diterima.

Sumber: India Times

Beri Komentar