Peran 2 Polisi Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan Didalami

Reporter : Maulana Kautsar
Jumat, 27 Desember 2019 19:08
Peran 2 Polisi Penyiram Air Keras ke Novel Baswedan Didalami
Diamankan bekerja sama dengan Brimob Polri.

Dream - Polisi mengumumkan penangkapan dua terduga pelaku penyerangan air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Meski begitu, polisi belum memberi penjelasan mengenai peran mereka.

" Masih dalam pemeriksaan," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Raden Argo Yuwono, Jumat 27 Desember 2019.

Dua pelaku penyerangan Novel Baswedan itu ditangkap di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, pada Kamis 26 Desember 2019.

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, mengatakan, kedua pelaku penyerangan Novel ditangkap berkat kerja sama dengan Brimob Polri.

" Tadi malam kami tim teknis bekerja sama dengan Kakor Brimob telah mengamankan pelaku yang diduga menyerang saudara NB (Novel Baswedan)," ujar Listyo.

Listyo memastikan, kedua penyerang Novel Baswedan merupakan anggota Polri aktif. " Inisial RM dan RB. Polri aktif," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Ady Anugrahadi

1 dari 5 halaman

Janji Idham Azis untuk Selesaikan Kasus Novel Baswedan

Dream - Komjen Idham Azis sangat bersyukur karena telah ditetapkan sebagai kapolri, menggantikan Jenderal Tito Karnavian, dalam sidang paripurna DPR, Kamis 31 Oktober 2019.

" Baru saja proses sidang paripurna DPR menetapkan dan memutuskan saya menjadi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan Bapak Jenderal Tito Karnavian," kata Idham, dikutip dari Merdeka.com.

Idham mengatakan, penetapannya sebagai kapolri merupakan mukjizat Allah SWT. Dia berjanji akan mengabdi kepada Polri, masyarakat, negara, dan bangsa.

Usai dilantik esok hari, Idham berjanji akan menyelesaikan kasus yang jadi sorotan. Salah satunya, penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Idham akan menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal yang baru.

" Kalau tidak ada aral melintang, besok saya kemungkinan besar akan dilantik oleh Bapak Presiden. Dan sesaat nanti setelah itu saya akan menunjuk Kabareskrim yang baru untuk segera mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan," ujar dia.

Sumber: Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

2 dari 5 halaman

Komisi III DPR Setujui Idham Aziz Jadi Kapolri

Dream - Langkah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Idham Azis, untuk menjadi kapolri semakin terbuka lebar setelah mendapat persetujuan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

" Seluruh fraksi aklamasi untuk setujui Komjen Idham menjadi kapolri," kata Ketua Komisi III, Herman Herry, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 30 Oktober 2019.

Usai uji kelayakan dan kepatutan, Komisi III DPR segera mengirim surat ke Pimpinan DPR agar menggelar rapat paripurna pengesahan Idham Azis sebagai kapolri baru Kamis, 31 Oktober 2019.

Ada sejumlah fakta yang meliputi uji kelayakan kompetensi dan kepatutan yang digelar. Salah satunya mengenai visi misi kapolri. Idham menyebut tidak memiliki visi misi sendiri karena semua visi misi mengacu pada presiden dan wakil presiden.

" Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri, memperhatikan kebijakan presiden dan wakil presiden saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini, tidak ada visi dan misi yang saya ajukan," kata Idham.

3 dari 5 halaman

Tujuh Program Prioritas

Idham Azis juga menyampaikan agenda nasional yang menjadi fokus Polri pada 2020.

" Suksesnya pengamanan 270 Pilkada Serentak pada 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota. PON ke 20 di Papua, masalah intoleransi, radikalisme, unjuk rasa anarkis, konflik sosial, karhutla serta kejahatan yang menjadi atensi publik dan merugikan kekayaan negara seperti korupsi, cyber crime, narkoba, ilegal fishing. Ilegal mining dan kejahatan jalanan," kata dia.

Selain itu, Idham menyampaikan lima komitmennya sebagai kapolri, yaitu engamankan program pembangunan nasional, memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI/Polri, mewujudkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas KKN, menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik dan menyiapkan suksesi pimpinan polri selanjutnya.

Idham juga punya tujuh program prioritas untuk menguatkan Polri, diantaranya,

1. Mewujudkan SDM unggul
2. Pemantapan harkamtibnas
3. Penguatan gakum yang profesional dan berkeadilan
4. Pemantapan manajemen media
5. Penguatan sinergi polisional
6. Penataan kelembagaan
7. Penguatan pengawasan

4 dari 5 halaman

Idham Aziz Ditunjuk Jokowi Gantikan Tito Karnavian Jadi Kapolri

Dream - Idham Azis, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) diusulkan menggantikan posisi Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Polri (Kapolri). Nama perwria polisi bintang tiga itu sudah diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR.

Seperti diketahui, posisi Kapolri sejak kemarin dipastikan kosong setelah Bamnus DPR menyetujui permohonan pemberhentian Tito Karnavian.

" Pengganti Kapolri adalah, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idham Azis," ujar Jokowi usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Rabu 23 Oktober 2019.

Idham Aziz merupakan nama yang cukup mentereng di lingkungan Polri. Sebelum menjadi Kabarskrim Mabes Polri, perwira tinggi polisi berpangkat Komisaris Jenderal ini pernah menjabat Kapolda Metro Jaya.

Sementara Tito Karnavian dipastikan akan mengisi posisi baru di kabinet Indonesia Maju. Jokowi telah menunjuk Tito sebagai menteri dalam negeri menggantikan Tjahjo Kumolo yang berpindah posisi menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB).

Salah satu tugas yang diemban Tito di jabatan barunya yaitu menguatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta bertanggung jawab penuh atas data kependudukan Tito.

" Termasuk kepastian hukum di daerah terutama investasi," ucap Jokowi.

5 dari 5 halaman

Tito Karnavian Diberhentikan dari Kapolri, Kenapa?

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri. Surat pemberhentian perwira polisi bintang empat itu telah diserahkan presiden kepada pimpinan DPR RI.

Surat pemberhentian itu dibacakan Ketua DPR, Puan Maharani dalam agenda tambahan rapat paripurna.

" Izinkan kami menyampaikan kepada sidang Dewan yang terhormat bahwa pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat Presiden RI," ujar Puan dikutip dari Liputan6.com, Selasa 22 Oktober 2019.

Surat pertama yang dibacakan Puan bernomor R48 tanggal9 Oktober 2019 terkait permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Surat kedua yakni Nomor R49 tanggal 16 Oktober 2019 tentang permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat pemberhentian Tito baru dibacakan yang ketiga yakni bernomor R51 tanggal 21 Oktober 2019 tentang permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri.

Surat yang keempat dari Jokowi bernomor R52 tanggal 21 Oktober2019 mengenai calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023.

Puan kemudian meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir terkait permohonan Jokowi untuk memberhentikan Tito. 

Menanggapi hal itu, anggota DPR kemudian menyatakan setuju. " Setuju," jawab anggota dewan.

Sehari sebelumnya, Jokowi memanggil Tito ke Istana Negara saat proses wawancara para calon menteri kabinet kerja jilid II. Tak seperti para calon menteri lain, Tito hadir dengan mengenakan pakaian dinas lapangan.

Salah seorang petinggi Mabes Polri mengatakan Tito kemungkinan akan mendapat posisi baru dari presiden Jokowi. Tak disebutkan posisi apa yang ditempati mantan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) tersebut.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

Beri Komentar