Mahfud MD Soal Uighur: Bukan Diplomasi Megaphone

Reporter : Maulana Kautsar
Jumat, 27 Desember 2019 14:00
Mahfud MD Soal Uighur: Bukan Diplomasi Megaphone
Mahfud Md mengatakan, kerap datang ke China dan melihat kehidupan umat Islam.

Dream - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan China untuk menyelesaikan masalah etnis Uighur.

" Gini ya, kita punya hubungan diplomatik dengan China. Oleh sebab itu tidak mungkin tidak diplomasi. Cuma, diplomasi kita bukan diplomasi megaphone," kata Mahfud, dikutip dari Liputan6.com, Jumat 27 Desember 2019.

Pemerintah, kata Mahfud, telah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian. Mahfud menanyakan masalah Uighur.

" Saya pribadi, Mahfud, sering ke China. Kok di sana banyak perkampungan Muslim aman. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman. Cari restoran Islam, restoran halal, ada perkampungannya sendiri. Kok terjadi di Uighur seperti itu? Lalu dia beri penjelasan Uighur itu apa," kata dia.

Mahfud menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur mengenai masalah dalam negeri China. Dia menyebut, itulah bagian dari diplomasi lunak.

" Oh kalau begitu, kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak, gitu ya. Bukan diplomasi megaphone," ucap dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

1 dari 5 halaman

Daftar 22 Negara Pengecam Kekerasan Terhadap Muslim Uighur, Indonesia Absen

Dream - Masalah nasib etnis Uighur di Xinjiang, China, tampaknya tidak ada habisnya. Dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap minoritas Muslim di kawasan ini telah diketahui dunia Internasional. 

Perlakuan kejam terhadap etnis Uighur tersebut sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak media yang mengungkap dan membuktikan kekejaman pemerintah China. 

Terlalu banyak bentuk penindasan yang harus dilalui oleh warga Muslim Uighur. Hal ini mengundang perhatian laman The Diplomat.

Dilansir dari Siakapkeli.my, laman The Diplomat merilis daftar 22 negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kekejaman pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur.

Kelompok negara tersebut menandatangani surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan HAM PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Surat tersebut berisi desakan kepada pemerintah China untuk menghentikan penahanan massal secara besar-besaran di Xinjiang.

Berikut ini adalah daftar negara-negara yang secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap kekejaman China terhadap etnis Muslim Uighur:

  1. Australia
  2. Austria
  3. Belgia
  4. Kanada
  5. Denmark
  6. Estonia
  7. Finlandia
  8. Perancis
  9. Jerman
  10. Islandia
  11. Irlandia
  12. Jepang
  13. Latvia
  14. Lithuania
  15. Luksemburg
  16. Belanda
  17. Selandia Baru
  18. Norwegia
  19. Spanyol
  20. Swedia
  21. Swiss
  22. Inggris

Dari daftar tersebut terlihat banyak negara Eropa yang menolak kebijakan kejam Beijing terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Selain itu, Amerika Serikat mungkin juga ada dalam daftar karena Presiden Donald Trump telah secara terbuka menyuarakan pendapatnya tentang kekejaman etnis Uighur.

2 dari 5 halaman

Negara Pendukung Kebijakan China Terhadap Muslim Uighur

Namun, ada juga negara-negara yang mendukung kebijakan kekerasan domestik yang dilakukan Beijing dengan mengirim surat. Di antara daftar negara yang diduga mendukung kekejaman China:

  1. Aljazair
  2. Angola
  3. Bahrain
  4. Belarus
  5. Bolivia
  6. Burkina Faso
  7. Burundi
  8. Kamboja
  9. Kamerun
  10. Komoro
  11. Kongo
  12. Kuba
  13. Mesir
  14. Eritrea
  15. Gabon
  16. Kuwait
  17. Laos
  18. Myammar
  19. Nigeria
  20. Korea Utara
  21. Oman
  22. Pakistan
  23. Filipina
  24. Qatar
  25. Rusia
  26. Arab Saudi
  27. Somalia
  28. Sudan
  29. Syria
  30. Tajikistan
  31. Togo
  32. Turkmenistan
  33. Uni Emirat Arab
  34. Venezuela
  35. Zimbabwe

Sangat mengejutkan bahwa ada negara-negara Islam yang mendukung kebijakan Beijing yang kejam ini, termasuk Arab Saudi, Pakistan, Kuwait, Uni Emirat Arab.

Sementara, perwakilan dari Asia seperti Malaysia dan Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara penentang maupun pendukung hak-hak Uighur di Xinjiang.

Meskipun sudah banyak aktivis dan demonstrasi yang menentang kekejaman China terhadap Uighur di dalam negeri. Namun sampai saat ini kedua negara tersebut belum menyatakan sikap resminya.

Dilaporkan Liputan6.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mau ikut campur urusan negara China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tak bisa mengintevensi urusan dalam negeri China.

" Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China, mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (23/12/2019).

" Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," jelas dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. Dia menampik adanya pemberitaan adanya tindakan intimidasi dan aksi kekerasan oleh pemerintah China.

3 dari 5 halaman

Soal Muslim Uighur di China, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Dream - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, pemerintah tidak diam mengenai isu Muslim Uighur yang mengalami kekejaman dari China. Indonesia tetap akan menempuh jalur diplomasi seperti selama ini dijalankan untuk menyelesaikan persoalan.

" Itu Bu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak sejak dulu, kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud, dikutip dari Liputan6.com.

Mahfud mengatakan, umat Islam di China tidak hanya etnis Uighur yang mendiami wilayah Xinjiang. Ada juga Muslim yang tinggal di kota-kota lain di China, seperti Beijing, dan mereka aman.

" Kita harus mencoba lebih objektif melihat seluruh persoalan itu," kata Mahfud.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan yang menyatakan ada kekerasan sistematis yang dilakukan otoritas China kepada Muslim Uighur. Dia pun mempersilakan masyarakat Indonesia datang ke Xinjiang untuk melihat secara pasti situasi yang sedang terjadi.

" Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

4 dari 5 halaman

Dubes China: Silakan Datang dan Beribadah Bersama Masyarakat Uighur

Dream - Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, menampik pemberitaan mengenai intimidasi dan kekerasan negaranya terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

" Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat Muslim Uighur," ucap Xiao Qian, Rabu 18 Desember 2019.

Menurut dia, persoalan etnis Uighur di Xinjiang seperti masalah yang dihadapi banyak negara saat ini. " Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme," tambah dia.

Belakangan, persoalan Muslim Uighur memang menjadi sorotan. Banyak media yang menyebut pemerintah China melakukan tindakan represif kepada etnis Uighur. Kabar tersebut juga merebak di media sosial.

Pada kesempatan itu pula, Xiao Qian, yang bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengatakan, mengenai komitmen China terhadap ekonomi China dan Indonesia. Dia menyebut, China terus menguatkan dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia.

Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen negaranya pada kerja sama ekonomi China dan Indonesia. China terus menguatkan dan memperluas kerjasama perdagangan dan investasi di Indonesia.

5 dari 5 halaman

Kerja sama Ekonomi

Investasi China di Indonesia saat ini sebesar 3,3 miliar dolar US, atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.

Sementara, Moeldoko mengatakan bahwa masalah etnis Uighur di Xinjiang merupakan urusan internal China. Dia menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, seringkali pemerintah sulit menghadapi serangan hoaks.

Menanggapi hubungan kerja sama ekonomi, Moeldoko menyampaikan kritiknya tentang relokasi 33 perusahaan China.

" Mengapa tidak satu pun yang relokasinya di Indonesia,” kata Moeldoko.

Dia berharap kerja sama kedua negara tidak hanya di bidang selain perdagangan dan investasi. Kerjasama harus diperluas di bidang militer, serta industri perikanan dan kelautan.

Sumber: Liputan6.com

Beri Komentar