Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Kota Yerusalem (Foto: Shutterstock)
Dream - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017.
Informasi itu juga dikonfirmasi dua pejabat tinggi AS yang menyatakan kepada NBC News, Trump juga mempersiapkan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tetapi, pemindahan kedutaan besar AS tidak akan terburu-buru. Pejabat Gedung Putih mengatakan pemindahan itu memerlukan waktu tiga hingga empat tahun.
Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan upaya memenuhi janji kampanye Pilpres lalu.
Para pemimpin dunia mengungkapkan keprihatinan atas kebijakan luar negeri AS itu.
Para pemimpin Palestina dan Liga Arab menyebut kebijakan ini dapat mengobarkan konflik di dunia Arab dan menggagalkan proses perdamaian yang makin melemah.
Meskipun begitu, dua pejabat AS Wakil Presiden Mike Pence dan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mendukung keputusan Trump.
Pejabat senior pemerintah menyebut, pengakuan Trump terhadap Yerusalem untuk menegaskan " fakta" historis yang menunjukkan, kota suci tersebut merupakan rumah bagi Israel.
Meski begitu, seorang pejabat yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa kebijakan tersebut ambigu.
" Tampaknya sekarang jelas bahwa lokasi fisik kedutaan Amerika tidak sesuai dengan kesepakatan damai ... Ini bukan halangan bagi perdamaian dan ini bukan menjadi fasilitator untuk perdamaian," ucap dia.
NBC News menulis, Trump siap untuk tetap mendukung solusi dua negara dan " optimis" mengenai prospek kesepakatan itu.
(ism)
© Dream
Dream - Dunia sedang mengawasi dan menunggu keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Selain ingin mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Trump juga ingin memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Laporan News Australia menyebut, menantu sekaligus penasihat senior Presiden AS, Jared Kushner mengatakan Trump masih menimbang keputusan itu. Keputusan mengenai rencana 'dukungan' itu akan dilakukan pada Rabu, 6 Desember 2017.
Melihat perkembangan politik itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas segera meminta bantuan para petinggi negara untuk membujuk Trump membatalkan rencananya.
Arab menelepon pemimpin negara-negara Arab, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Laman berita Turki Anadolu menulis, Erdogan mengatakan kepada Abbas bahwa kemerdekaan Palestina harus diikuti dengan menempatkan Yerusalem sebagai Ibu Kota.
Menanggapi rencana Trump tersebut, Indonesia segera bertindak cepat. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L Marsudi, segera memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan, Jr, Senin, 4 Desember 2017.
Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia mengenai rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebab, rencana itu akan mengancam proses perdamaian Israel dan Palestina.
Dalam pernyataan yang diunggah akun Twitter resmi Kemlu, Joseph mengatakan Trump belum memiliki keputusan akhir mengenai masalah ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP-DPR) Rofi Munawar menilai, rencana Trump hanya akan membuat ketegangan di Timur Tengah memuncak. Sebab, Yerusalem merupakan salah satu pusat perjuangan utama bagi Palestina, karena adanya Al Quds.
Rofi menilai rencana penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel telah muncul dalam kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi, ironisnya kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.
" Trump selama ini telah secara jelas menjadikan Yerusalem dan Palestina sebagai komoditas kampanye dalam pemilihan presiden, hal ini dilakukan sebagai cara mencari dukungan dari kalangan Yahudi," tulis Rofi melalui keterangan tertulisnya. Selasa, 5 Desember 2017. (ism)
© Dream
Dream – Barack Obama membuat suatu langkah yang mengejutkan sejumlah kalangan di Amerika Serikat. Saat detik-detik terakhir lengser dari kursi Presiden AS, dia diam-diam merilis bantuan US$221 juta atau sekitar Rp2,9 triliun untuk Palestina.
Anggaran tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Kongres pada 2015-2016. Namun anggota Kongres dari Partai Republik berusaha menghambat pencairannya. Obama punya alasan kuat untuk mencairkan anggaran tersebut.
“ Cara termudah untuk melihat adalah Kongres melihat beragam perilaku dari Palestina, seperti ada upaya sepihak dari pemerintahan, hasutan melakukan kekerasan, korupsi, serta membayar gaji bagi orang-orang di penjara untuk terorisme,” kata Vice President Foundation for Defense of Democracies, Jonathan Schanzer, dilansir dari Business Insider, Kamis 26 Januari 2017.
Schanzer pun heran dengan pergerakan yang dilakukan oleh Obama. Bahkan, bantuan yang diberikan Obama menjelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ini dinilai sebagai pesan aneh yang mengejutkan.
“ Saya telah melacak pergerakan dia selama 11 jam di Palestina dan isu ini tidak pernah datang. Sebagian besar analis dan pengamat tidak terpikir Obama bisa melakukan ini,” kata dia.
Kantor Administrasi Obama telah menerbitkan keterangan pendanaan untuk beberapa kali dan notifikasi ini terkirim ke Kongres. Dikatakan bahwa pendanaan ini berasal dari U.S. Agency for International Development dan diatur untuk mendukung bantuan kemanusiaan, politik, dan keamanan, serta hukum.
“ Otoritas Palestina menggunakan uang ini untuk membayar gaji dan utang yang dimilikinya,” kata Schanzer.
Namun, periset ini mengatakan Otoritas Palestina tidak melakukan apa pun untuk menjamin “ balasan” kepada Obama. Dikatakan bahwa korupsi dan hasutan untuk melakukan kekerasan masih berlangsung. Dia pun menunjuk pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, sebagai contoh korupsi.
Dikatakan bahwa Abbas telah memasuki usia ke-12 tahun sebagai presiden. Sekadar informasi, dia terpilih sebagai presiden pada 2005. “ Obama menyumbang bagi orang yang akan menjadi seorang otokrat,” kata Schanzer.
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?

4 Tanda Awal Penyakit Jantung pada Perempuan yang Sering Dianggap Sepele


Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya