Sambut Ramadan 1443 H, MUI Ingatkan Fatwa dan Etika Penyiaran

Reporter : Okti Nur Alifia
Senin, 7 Maret 2022 06:00
Sambut Ramadan 1443 H, MUI Ingatkan Fatwa dan Etika Penyiaran
Ramadan 1443 hendaknya diisi dengan muamalah yang mengajak umat untuk menebar kebaikan.

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak kalangan media penyiaran untuk mewujudkan siarah ramah keagamaan selama Ramadan 1443 H mendatang. Acuan untuk mewujudkan hal tersebut sudah tertuang dalam empat fatwa yang telah dibuat MUI.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam mengatakan fatwa-fatwa tersebut dikeluarga sebagai bentuk kidmat MUI sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah.

Menurut Niam, MUI sebagai pelayan umat berusaha untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan agama sesuai dengan kaidah keagamaan tanpa hambatan yang memadai. " Termasuk melalui siaran yang tidak ramah terhadap Ramadan," ujarnya.

Prinsip ibadah keagamaan, lanjutnya, tidak hanya sebatas dimensi ilahiyah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Niam berharap aktivitas ibadah khususnya puasa harus bisa menjelma pula dalam aktivitas sosial yang baik.

Aktivitas puasa yang bersifat personal harus diikuti dengan kemampuan mengendalikan diri dari maksiat dan perilaku yang merugikan orang lain.

Melihat dari sejarah perjalanan aktivitas Ramadan selama ini, Niam menilai perilaku buruk dapat timbul lewat penyiaran yang hanya berorientasi pada eksploitasi ghibah, namimah, talkshow debat tanpa makna yang bisa menodai kesusian bulan Ramadan.

“ Mengutip pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu seandainya orang yang tengah berpuasa, namun dia tetap mengeksploitasi info tentang ghibah ataupun memfasilitasi tersebarnya kabar tersebut maka dia maksiat. Sekalipun bisa jadi tidak membatalkan puasa yang tengah dijalankan,” jelas Niam mengutip laman mui.or.id.

 

1 dari 1 halaman

Fatwa dan Etika Penyiaran Selama Ramadan

Terkait empat fatwa yang bisa dijadikan acuan lembaga penyiaran adalah Pertama, fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi yang menjadi salah satu sumber dan masukan terhadap UU Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2008, atwa nomor 5 tahun 2010 tentang infotainment yang dikeluarkan saat Musyawarah Nasional MUI tahun 2010 di Jakarta.

Dua acuan lainnya adalah fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang LGSP (Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan), dan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah dari media sosial.

Selain mengacu pada fatwa tersebut, MUI juga mengimbau dunia penyiaran untuk memperhatikan tiga etika dalam aktivitasnya seperti menyampaikan informasi mengenai kebaikan atau diam, tidak boleh menyiarkan setiap sesuatu yang menarik tanpa verifikasi, menjaga kesusilaan, menghindari pornografi, erotisme, dan aktivitas maksiat lainnya.

“ Bermuamalah melalu media sosial dan penyiaran sangat berkaitan dengan muamalah syariah yaitu berdasarkan pada muasyaroh bil ma’ruf, komitmen membangun persaudaraan, tidak memecah belah, wasiat akan kebenaran serta mengajak kepada kebenaran,” imbuhnya.

Beri Komentar