Soal Penghapusan PPKM, Menko PMK: Tinggal Menunggu Perintah Presiden

Reporter : Nabila Hanum
Rabu, 25 Mei 2022 12:48
Soal Penghapusan PPKM, Menko PMK: Tinggal Menunggu Perintah Presiden
Muhadjir pun meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan lebih lanjut terkait kebijakan PPKM.

Dream - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sepenuhnya seiring membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, kelanjutan soal kebijakan PPKM akan diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

" Mengenai PPKM tentu saja kita dengan kondisi yang sudah semakin menurun ini kita tinggal menunggu perintah dari Bapak Presiden. Insyaallah itu akan dilakukan oleh Bapak Presiden," kata Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa 24 Mei 2022.

1 dari 4 halaman

Dia menyampaikan situasi Covid-19 di Indonesia mulai membaik ditandai dengan rendahnya angka kasus terkonfirmasi baru. Muhadjir menyebut kasus Covid-19 juga tak mengalami lonjakan signifikan selama aktivitas mudik Lebaran 2022.

" Alhamdulillah sampai sekarang juga Covid-19 tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bahkan cenderung menurun," jelasnya.

Muhadjir meminta masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan lebih lanjut terkait kebijakan PPKM. Dia berharap kasus Covid-19 di Indonesia dapat terus semakin terkendali.

" Kita tunggu saja dan berdoa mudah-mudahan Covid terus semakin menurun, sehingga kita betul-betul menuju ke suasana yang jauh lebih nyaman lebih baik," ujarnya.

2 dari 4 halaman

Jabodetabek PPKM Level 1, Kantor Bisa WFO 100 Persen

Dream - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, mulai 24 Mei sampai 6 Juni 2022. Dalam perpanjangan kali ini, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) masuk kategori PPKM level 1.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 tahun 2022 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 23 Mei 2022.

" Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022," demikian bunyi Inmendagri tersebut, dikutip Selasa 24 Mei 2022.

3 dari 4 halaman

Salah satu kebijakan yang diatur dalam Inmendagri tersebut ialah aturan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor.

Pelaksanaan WFO di wilayah PPKM level 1 bagi sektor non esensial dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 100 persen. Namun, pegawai harus sudah divaksin Covid-19 dan diwajibkan menggunakan PeduliLindungi saat masuk kantor.

" Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100 persen Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja," jelas Inmendagri.

4 dari 4 halaman

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk perusahaan di sektor esensial dimana diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen. Mulai dari, sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, hingga perhotelan non penanganan karantina.

Sementara itu, untuk industri orientasi ekspor hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100 persen staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik. Kemudian, kapasitas 75 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Selanjutnya, fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan di hotel diizinkan beroperasi dengan kapasitas besar/ballroom dengan kapasitas maksimal 100 persen.

Adapun sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100 persen tanpa pengecualian. Untuk sektor penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, makanan dan minuman, hingga konstruksi, dapat beroperasi 100 persen hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat.

" Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75 persen staf," bunyi Inmendagri.

Beri Komentar