NU Kembali Gabung Program Organisasi Pelopor Kemendikbud

Pertama yaitu Organisasi Penggerak merupakan program laboratorial, bukan akar rumput. Melalui program ini, kata Gus Yahya, Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi yang ditawarkan sejumlah lembaga dengan terlebih dulu diukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya.

" Pihak manapun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya. Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi," kata Gus Yahya.

Sedangkan klarifikasi kedua terkait pelaksanaan program yang dimulai pada Januari 2021. Menurut Gus Yahya, ada waktu cukup untuk menyelesaikan program sepanjang tahun depan.

" Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," kata Gus Yahya.

" Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," ucap Gus Yahya melanjutkan.

Menteri Nadiem Minta Maaf, Ajak Muhammadiyah, NU, dan PGRI Gabung POP Lagi

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, meminta maaf atas pelaksanaan seleksi Program Organisasi Penggerak (POP). Banyak yang menilai seleksi tersebut janggal lantaran meloloskan perusahaan yang menjalankan program CSR yang seharusnya tidak mendapatkan dana hibah dari pemerintah.

Nadiem pun berharap tiga organisasi yang selama ini menjadi mitra stategis Kemendikbud yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk kembali bergabung dalam POP.

" Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Nadiem melalui siaran pers di laman Kemdikbud.

Pastikan Tak Pakai APBN

Terkait dua organisasi CSR yang lolos dalam seleksi POP yaitu Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem memastikan mereka akan menjalankan program dengan skema pendanaan mandiri. Keduanya takkan mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

" Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," kata Nadiem.

Tak Wajib Bikin Laporan Keuangan

Organisasi yang menggunakan skema pendanaan mandiri nantinya tidak berkewajiban mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk bantuan pemerintah. Organisasi tersebut tetap diakui sebagai Organisasi Penggerak.

Meski tidak menggunakan dana negara, Kemendikbud tetap meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pengukuran menggunakan instrumen antara lain Asessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter SD dan SMP atau Instrumen Capaian Pertumbuhan dan Perkembangan Anak untuk PAUD.

" Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," kata Nadiem.