Dream - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, melobi Arab Saudi untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2021.

"Jadi itu, Menteri Agama diminta pro-aktif melakukan hubungan ke Saudi supaya ada kepastian, biar masyarakat, umat, sudah dapat kepastian," ujar Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dikutip dari Merdeka.com.

Ma'ruf menerima kedatangan Yaqut pada Kamis, 7 Januari 2020. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya mengenai ibadah haji 2021 yang masih berada di tengah pandemi Covid-19.

Saudi sendiri belum mengambil keputusan apapun terkait pelaksanaan ibadah haji 1442H atau 2021 M. Sementara, haji tahun ini akan sama dengan 2020 yaitu dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Minta Hitung Ulang Biaya Haji

Selain itu, kata Masduki, Ma'ruf juga meminta Yaqut untuk memperhitungkan kembali biaya ibadah ibadah haji. Sebisa mungkin tidak sampai menyedot banyak dana negara untuk subsidi.

Banyaknya subsidi dikhawatirkan menganggu dana pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Sehingga diharapkan subsidi tidak merugikan APBN.

"Bayar Rp35 juta, tetapi ongkos haji pada dasarnya Rp70an juta, hampir setengahnya, jadi ini enggak benar. Berharap supaya ke depan itu karena haji itu kan barang siapa yang kuat (mampu), kalau disubsidi negara ya, enggak benar itu," kata Masduki.

Sehingga, kata Masduki, Ma'ruf menawarkan solusi dengan memperkecil subsidi secara bertahap. Selain itu, Ma'ruf menilai pengelolaan haji perlu diperbaiki.

"Diharapkan ke depannya manajemennya itu diperbaiki, itu keputusan dan kebijakan dari Menteri dan tentu saja biasanya dikonsultasikan kepada DPR," ucap Masduki.

Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

MUI Tetapkan Lima Fatwa Vaksin dan Haji, Wanita Ihram Pakai Masker Haram

Dream - Komisi Fatwa mengeluarkan lima fatwa baru dalam Musyawarah Nasional MUI ke-10. Rinciannya, satu fatwa terkait pembuatan vaksin dan empat fatwa terkait haji.

Dalam keterangan tertulis mengenai hasil Sidang Komisi Bidang Fatwa MUI yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komisi, Hasanuddin AF dan Asrorun Ni'am Sholeh, fatwa pertama yang ditetapkan yaitu hukum penggunaan human diploid cell dalam pembuatan vaksin.

Pada fatwa tersebut ditetapkan penggunaan sel manusia untuk bahan obat pada dasarnya adalah haram. Karena bagian tubuh manusia (juz'u al insan) wajib dimuliakan.

"Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (dharurah syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah), penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya boleh," demikian bunyi fatwa tersebut.

Tetapi, kebolehan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya tidak ada bahan lain yang halal dan memenuhi khasiat serupa dengan bahan dari tubuh manusia.

Fatwa kedua mengenai pendaftaran haji usia dini. Daftar haji di usia dini hukumnya boleh selama memenuhi persyaratan antara lain uang yang digunakan diperoleh dari cara yang halal, tidak mengganggu biaya lain yang wajib dipenuhi, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mukallaf. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka haram hukumnya mendaftar haji di usia dini.

Fatwa ketiga terkait pemakaian masker bagi orang sedang ihram. Fatwa tersebut menetapkan wanita sedang ihram baik haji dan umroh adalah haram karena termasuk pelanggaran larangan haji dan umroh namun mubah atau boleh bagi laki-laki.

Jika dalam keadaan darurat atau mendesak, dibolehkan wanita sedang ihram baik haji maupun umroh untuk mengenakan masker.

Berikut isi lengkap dari Fatwa MUI pada Munas ke-10:

Fatwa Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin

Ketentuan Hukum
1. Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya haram, karena bagian tubuh manusia (juz’u al-insan) wajib dimuliakan;
2. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (dharurah syar’iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah), penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya boleh, dengan syarat:

a. Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan bahan yang berasal dari sel tubuh manusia;
b. Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan untuk pengobatan penyakit berat, yang jika tanpa obat atau vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya diyakini akan timbul dampak kemudaratan lebih besar;
c. Tidak ada bahaya (dharar) yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup orang yang diambil sel tubuhnya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin;
d. Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat atau vaksin bersumber dari embrio, maka harus didapatkan melalui cara yang dibolehkan secara syar’i, seperti berasal dari janin yang keguguran spontan atau digugurkan atas indikasi medis, atau didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization);
e. Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin dari pendonor;
f. Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah meninggal harus mendapatkan izin dari keluarganya;
g. Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat atau vaksin diperoleh dengan niat tolong-menolong (ta’awun), tidak dengan cara komersial.
h. Kebolehan pemaanfaatannya hanya sebatas untuk mengatasi kondisi kedaruratan (dharurah syar’iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah).

Fatwa Pendaftaran Haji Saat Usia Dini

Ketentuan Hukum Haji Usia Dini

1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan syarat sebagai berikut:
a. uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal.
b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi.
c. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mukallaf yang sudah memiliki kewajiban 'ala al-faur dan sudah mendaftar.

2. Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak memenuhi syarat yang disebut pada angka 1 adalah haram.

Fatwa Pemakaian Masker Bagi Orang Yang Sedang Ihram

Ketentuan Hukum

1. Memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya haram, karena termasuk pelanggaran terhadap larangan ihram (mahdzurat al-ihram), sedangkan memakai masker bagi laki-laki yang berihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

2. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (al-hajah al-syar’iyah), memakai masker bagi perempuan yang sedang ihram haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

3. Dalam hal seorang perempuan yang memakai masker pada kondisi sebagaimana pada angka 2, terdapat perbedaan pendapat;

a. wajib membayar fidyah
b. tidak wajib membayar fidyah.

4. Keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (al-hajah al-syar’iyah) sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:

a. adanya penularan penyakit yang berbahaya;
b. adanya cuaca ekstrim/buruk;
c. adanya ancaman kesehatan yang apabila tidak memakai masker dapat memperburuk kondisi kesehatan.