Pemerintah Cari Utang Syariah Rp 2 Triliun

Pemerintah akan menerbitkan surat utang syariah dengan nilai Rp 2 triliun.

Dream - Pemerintah akan kembali melakukan lelang penjualan empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk negara) pada Selasa (21/4) besok. Target indikatif yang ditetapkan pemerintah melalui lelang ini sebesar Rp2 triliun.

Seperti dikutip dari situs Kementerian Keuangan, dari empat seri SBSN yang akan dilelang, tiga diantaranya merupakan SBSN berbasis proyek (Project Based Sukuk) dan satu lainnya merupakan SBSN jangka pendek.

SBSN berbasis proyek yang akan dilelang yaitu seri PBS006 (reopening), PBS007 (reopening) dan PBS008 (reopening). Sementara, SBSN jangka pendek yang akan dilelang yaitu seri SPN-S 08102015 (reopening).

SBSN seri PBS006 akan jatuh tempo pada 15 September 2020 dan menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. Seri PBS007 akan jatuh tempo pada 15 September 2040, dan menawarkan imbalan sebesar 9,00 persen. Untuk seri PBS008, akan jatuh tempo pada 15 Juni 2016 dan menawarkan imbalan sebesar 7 persen.

Penerbitan ketiga seri SBSN tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Sementara, seri SPN-S 08102015 akan jatuh tempo pada 8 Oktober 2015 dan menawarkan imbalan berupa diskonto. Penerbitan SBSN ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Lelang akan dibuka pada 21 April 2015 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. Sementara, setelmen akan dilakukan pada 23 April 2015. Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price).

" Dengan demikian, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan," tulis keterangan tersebut. (Ism)