Satu Juta Rumah Jokowi Tersandung Izin

Meski merupakan arahan pemerintah untuk membangun satu juta rumah, rupanya para pengembang akui masih terkendala masalah perizinan.

Dream - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta pengembang serius menjalankan program pembangunan satu juta rumah. Pasalnya, program ini adalah program nasional yang telah diamanatkan oleh Presiden RI. Namun hingga saat ini belum terlihat gerakan yang masif dari pengembang untuk mengimplementasikan program tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Maryono, Direktur Utama Bank BTN dalam acara gathering bersama BPJS dan pengembang se-Jabodetabek dalam rangka akselerasi program satu juta rumah di Jakarta, Kamis 21 Mei 2015.

" Dana sudah ada, tetapi supply rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami meminta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro rakyat ini," tegas Maryono. 

Maryono mengakui memang banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan.

" Pokoknya bangun saja dulu, masalah kendala nanti dicarikan solusinya. Ini program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat yang harus didukung," jelasnya.

Adanya kendala di lapangan dalam membangun rumah diakui oleh Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta. Ia mengatakan pengembang sangat komit untuk menjalankan program pembangunan satu juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Dia mencontohkan, masalah perizinan yang masih berbelit-belit terutama di daerah.

Hari mengharapkan ada himbauan dari pemerintah pusat kepada pemda untuk menyukseskan program ini dengan diberikannya kemudahan dalam perijinan dan tidak sebaliknya," paparnya.

Menurut Hari, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program satu juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN dan juga penyediaan lahan di daerah.

" Kalau ini tidak dibantu akan menghambat program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ini. Pemda seharusnya responsif dengan program ini," jelas Hari.

Sementara itu, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke Bank BTN dalam rangka implementasi program satu juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di Bank BTN baru bisa mencapai Rp10 triliun.

" Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke Bank BTN guna mendukung program satu juta rumah karena ada aturan yang membatasi," paparnya.

Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program satu juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya. " Kami sudah ada enam lahan, tiga lahan sudah ada yang siap membangun dan tiga lahan lagi masih belum. Jadi masih ada kesempatan untuk pengembang melakukan penawaran," jelasnya.

Berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan Bank BTN dalam mengakselerasi program satu juta rumah. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program KPR dengan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun milik (Rusunami) pada Maret 2015 dan uang muka 1% untuk pembelian rumah tapak pada bulan April 2015.

Program terobosan yang pertama kali di Indonesia tersebut, bertujuan mempermudah akses kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Program lain yang telah disiapkan Bank BTN dalam mempermudah kepemilikan rumah adalah dengan mengenakan suku bunga KPR Sejahtera FLPP sebesar 5%, lebih rendah dari sebelumnya 7,25%. Percepatan proses pengurusan kredit hingga persetujuan KPR dalam tiga hari kerja. Dengan suku bunga KPR Sejahtera FLPP yang rendah dan cicilan tetap hingga 20 tahun, MBR juga mendapat perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran.