Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Presiden AS, Barrack Obama
Paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah rupanya menarik perhatian Presiden Obama. Tidak hanya itu, langkah pengalihan subsidi BBM pun menuai respon positif dari Obama.
Dream - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengapresiasi tindakan pemerintah RI dalam menyikapi kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi bahkan mengungkapkan orang nomor satu AS ini memantau dengan dekat sejumlah paket kebijakan ekonomi yang baru dikeluarkan Indonesia.
"AS memantau dengan dekat paket-paket Kebijakan ekonomi yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Jokowi, dan dari sejak awal Presiden baru saja memimpin Pemerintahan,” papar Retno seperti dikutip dari laman situs Sekretariat Kabinet, Selasa, 27 Oktober 2015 .
Apresiasi pun disampaikan Obama saat mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan yang lebih strategis. Bahkan Obama menyimpan keinginan meningkatkan kerja sama ekonomi antarkedua negara.
"Presiden Obama meminta tim ekonomi kedua negara untuk duduk dan mengidentifikasi kerjasama-kerjasama ekonomi yang dapat dilakukan kedua negara, termasuk di bidang-bidang investasi dan juga perdagangan apa yang dihadapi oleh kedua negara sehingga dengan tim ekonomi duduk maka akan dapat dilihat, hubungan ekonomi mana yang dapat diperkuat, hambatannya apa, dan sebagainya," paparnya.
Dalam lawatannya kali ini, Retno menyampaikan kedua negara telah menandatangani 4 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antar pemerintah yang dilakukan secara terpisah, yaitu kerjasama di bidang maritim, kerjasama di bidang energi, kerjasama di bidang pertahanan, dan kerjasama di bidang fuel alternatif.