5 Buah yang Bisa Bantu Atasi Lemas dan Tambah Energi, Pisang Salah Satunya
Laut Naik 56 Cm pada 2100, 770 Juta Orang Terancam: Bukan Cuma Pantai yang Bisa Hilang
Cinta Laura Ajak Anak Muda Mulai Sustainability dari Langkah Kecil
Tak Perlu Trial and Error Pilih Susu Formula Anak, Cukup Scan & Check AceKid Sumber Susunya Transparan
Golkar Putuskan Prabowo Capres 2029, Bagaimana Nasib Gibran?
Sampah Dibakar, Mikroplastik di Udara Mengintai
Rute Kereta Terpanjang yang Bisa Ditempuh dalam Sekali Jalan, Tembus 10.000 Kilometer Lebih
Punya Rumah atau Masih Menyewa, Ketahui Mana yang Lebih Memengaruhi Kebahagiaan
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk menemui PM Jepang Shinzo Abe untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait dengan rencana pembangunan high speed train atau kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Selain ke Jepang, Presiden Jokowi juga mengirimkan utusan khusus menemui Pemerintahan China (RRC) terkait dengan hal itu.
" Semalam, Presiden mengutus utusan khusus Pak Sofyan Djalil bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah China,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Selasa, 29 September 2015.
Jepang dan China sebelumnya telah mengajukan proposal proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas “ Shinkansen” dengan kecepatan 300 kilometer per jam untuk melayani rute Jakarta-Bandung.
Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dua hingga tiga jam, menjadi sekitar 37 menit. Dalam dokumen studi kelayakan Jepang, juga terdapat wacana rute kereta cepat ini akan melayani konektivitas ke Cirebon bahkan hingga Surabaya.
Namun pemerintah telah memutuskan menolak proposal kedua negara itu dengan alasan 3 (tiga) hal prinsip, yaitu proyek tersebut akan lebih baik bersifat business to business (B to B), tidak membebani APBN, dan tidak ada jaminan pemerintah.
“ Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” ujar Jokowi awal bulan lalu.
Advertisement

Apa Sebenarnya yang Memisahkan Satu Samudra dari Samudra Lain? Ternyata Tak Selalu Ada Garis Batas

Terjaga Setelah Tengah Malam Bisa Mengubah Cara Otak Bekerja, Ini Penjelasan Ilmuwan

Punya Rumah atau Masih Menyewa, Ketahui Mana yang Lebih Memengaruhi Kebahagiaan

Rute Kereta Terpanjang yang Bisa Ditempuh dalam Sekali Jalan, Tembus 10.000 Kilometer Lebih

5 Buah yang Bisa Bantu Atasi Lemas dan Tambah Energi, Pisang Salah Satunya

Laut Naik 56 Cm pada 2100, 770 Juta Orang Terancam: Bukan Cuma Pantai yang Bisa Hilang

Cinta Laura Ajak Anak Muda Mulai Sustainability dari Langkah Kecil