Ilustrasi Waktu Pelaksanaan Haji Jika Tetap Memaksa Dilaksanakan

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 2 Juni 2020 16:01
Ilustrasi Waktu Pelaksanaan Haji Jika Tetap Memaksa Dilaksanakan
Menag Fachrul Razi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

Dream - Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan dasar ditiadakannya ibadah haji untuk musim 1441 H atau 2020. Faktor utama adalah tidak cukupnya waktu persiapan.

Pemerintah Arab Saudi hingga 1 Juni 2020 atau 9 Syawal 1441 H diketahui belum juga memberikan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sementara, pelaksanaan ibadah haji tahun ini butuh waktu lebih lama dari biasanya.

" Rentang waktu berhaji pasti akan lebih lama dari biasanya, sebab ada tambahan masa karantina 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari setelah tiba di Arab Saudi, dan 14 hari setelah tiba di Tanah Air," ujar Fachrul.

Fachrul mengatakan semula direncanakan jemaah haji kloter pertama akan diberangkatkan pada 26 Juni 2020. Dari rencana tersebut, Kemenag menghitung mundur waktu yang diperlukan agar jemaah bisa berangkat sesuai jadwal dan terlayani dengan baik.

" Skema pengurangan jemaah diambil karena harus ada ruang yang cukup untuk pembatasan fisik atau physical distancing jemaah baik di asrama haji, di dalam pesawat, di pemondokan maupun di area ritual haji khususnya di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina," kata dia.

Kemenag juga rutin berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memohon kepastian Saudi mengambil keputusan. Tetapi, hingga saat ini Saudi belum juga memutuskan penyelenggaraan haji.

" Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya perlindungan jemaah," kata Fachrul.

1 dari 5 halaman

Pembatalan Haji Indonesia Berlaku untuk Semua Jalur Keberangkatan

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, secara resmi menyatakan jemaah haji Indonesia 1441 H atau 2020 M batal diberangkatkan, mengingat situasi yang tidak menentu akibat Covid-19. Pembatalan ini berlaku untuk seluruh jalur keberangkatan jemaah haji.

" Pembatalan haji ini berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia," ujar Fachrul dalam konferensi pers virtual, Selasa 2 Juni 2020.

Terdapat tiga jalur keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi yaitu kuota pemerintah, mujamalah atau undangan dari Pemerintah Saudi, dan visa haji furada. Pembatalan berlaku untuk tiga jalur tersebut.

" Tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah tapi juga jemaah yang menggunakan visa haji mujamalah atau undangan atau furada yang bersifat visa khusus diterbitkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Fachrul.

 

2 dari 5 halaman

Pengelolaan BPIH Usai Haji Dibatalkan

Fachrul menjelaskan para jemaah haji baik reguler maupun khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) akan menjadi jemaah haji 1442 H atau 2021 M. Setoran Bipihnya akan dipisahkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

" Nilai manfaatnya akan diberikan BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama," kata Fachrul.

Terkait besaran nilai manfaat Bipih yang diterima jemaah, Fachrul menerangkan hal itu didasarkan nilai setoran di tiap provinsi. Ini mengingat besaran dana pelunasan antara satu provinsi dengan lainnya berbeda,

Sedangkan untuk Petugas Haji Daerah yang telah terdaftar dinyatakan batal. Bipih yang telah disetorkan akan dikembalikan.

Demikian pula dengan pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah juga dibatalkan. " KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbng para penyelenggaraan haji mendatang," kata Fachrul.

3 dari 5 halaman

Indonesia Tiadakan Ibadah Haji 2020

Dream - Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji 2020 ke Arab Saudi di tengah pandemi Covid-19. Keputusan ini diambil berdasar hasil kajian dengan sejumlah pihak.

" Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada 1441 Hijriah," ujar Menteri Agama Fachrul Razi di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2020.

Ia menjelaskan selain persyaratan ekonomi dan fisik, kesehatan dan keselamatan jemaah harus diutamakan. Karena pandemi mengancam keselamatan jemaah. Kata dia, agama mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan.

" Resiko keselamatan dan kesehatan jemaah menjadi pertimbangan kami. Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji Indonesia bagi seluruh WNI," tuturnya.

 

4 dari 5 halaman

Arab Saudi Juga Tak Kunjung Membuka Akses

Kementerian Agama juga telah melakukan konsultasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji di masa pandemi. Selain itu juga menjalin komunikasi dengan mitra Komisi VIII DPR-RI.

Pemerintah Indonesia sebelumnya memutuskan untuk menunggu kejelasan dari Saudi sebelum menentukan sikap terkait haji tahun ini. Awalnya, Indonesia memberi waktu hingga akhir April bagi Saudi.

Namun hingga 29 April, Saudi tak kunjung memberi kabar. Kemenag pun mengundur batas waktu hingga 20 Mei. Hal yang sama pun terjadi, tak ada kepastian dari Saudi.

" Pihak Arab Saudi juga tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari seluruh dunia. Akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya perlindungan jemaah," imbuhnya.

5 dari 5 halaman

Protokol Ketat

Arab Saudi diketahui telah membuka sejumlah masjid untuk pelaksanaan ibadah. Protokol ketat diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19 yang berawal dari kegiatan ibadah bersama di dalam masjid.

Aturan ketat itu yakni pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lingkungan masjid, memakai masker, membawa sejadah sendiri, menghindari jabat tangan, dan menjaga jarak antarsesama setidaknya sampai 2 meter.

Beri Komentar