Jokowi meminta agar para tokoh agama dilibatkan dalam edukasi terkait pemulasaraan Covid-19.
Dream - Presiden Joko Widodo menyinggung fakta pengambilan paksa jasad pasien positif Covid-19 oleh pihak keluarga di sejumlah kota di Indonesia. Presiden menginstruksikan agar kasus serupa takkan lagi terulang.
" Jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid-19 oleh keluarga, saya kita itu sebuah hal yang harus kita jaga jangan terjadi lagi," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.
Jokowi menilai perlu digalakkan lagi sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai pemulasaraan jenazah positif terinfeksi Covid-19. Dia meminta agar para tokoh agama dan budayawan dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
" Pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan," kata dia.
Pengambilan paksa jenazah Covid-19 kembali terjadi beberapa waktu lalu. Kebanyakan alasan yang dipakai pihak keluarga adalah belum positif terjangkit atau masih Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
1 dari 5 halaman
Polisi Turun Tangan
Padahal, banyak jenazah yang dijemput paksa tersebut ternyata dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan pihak keluarga tidak memakamkan jenazah tersebut sesuai protokol pencegahan virus corona.
Insiden ini terjadi di beberapa daerah seperti di Makassar, Bekasi, Surabaya, Bone Bolango, dan Manado.
Polisi turun tangan langsung menangani insiden ini. Sudah ada sejumlah pelaku yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka penjemputan paksa jenazah Covid-19.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono, mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka jemput paksa pasien Covid-19. Kasus tersebut terjadi di sejumlah daerah.
Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham.
2 dari 5 halaman
Video Lengkap Jokowi Tegur Keras Kabinet Sampai Ancam Reshuffle: Saya Jengkel!
Dream - Presiden Joko Widodo mengeluarkan teguran keras kepada para anggota kabinetnya yang dianggap menjalankan rutinitas di masa pandemik Covid-19 tanpa gerbakan dan terobosan baru. Saking jengkelnya, presiden sampai mengeluarkan ancaman membubarkan lembaga yang dianggap tak memenuhi harapannya.
Tak sampai di situ, saja, Joko Widodo juga menyampaikan bisa menggunakan haknya untuk melakukan pergantian anggota kabinet (reshuffle) jika dianggap perlu.
Pernyataan keras Joko Widodo itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu. Awalnya sifat bersifat internal dan tidak dipublikasikan untuk kebutuhan publik.
Namun, pihak istana memutuskan untuk mempublikasikan amanat keras presiden tersebut dengan banyak pertimbangan.
3 dari 5 halaman
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekertariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu 28 Juni 2020 lalu, mengatakan Sidang Kabinet Paripurna tersebut awalnya memang bersifat internal.
" Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata Bey.
Bey mengatakan pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebt ke pubulik.
" Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang," kata Bey.
4 dari 5 halaman
Dalam video yang berdurasi 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan keras kepada para menterinya. Ia bahkan sempat menyatakan kejengkelanya karena hingga kini belum ada progres yang signifikan dari jajarannya dalam kurun tiga bulan terakhir.
Presiden juga sempat menyingung tentang pengambilan langkah " extraordinary" karena saat ini Indonesia tengah berada dalam kriris.
Langkah " extraordinary" yang disebutkan Presiden tersebut untuk para menterinya dtunjukan demi menyelamatakan 267 juta rakyat Indonesia.
5 dari 5 halaman
Selain ucapan tegasnya dalam video tersebut, Presiden juga sempat menyinggung akan melakukan reshuffle kabinet.
" Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi pula.
(Sah, Sumber: Merdeka.com)
